Berita UtamaDaerahPemalang

Blak-blakan Kuasa Hukum RSUD dr. M. Ashari Pemalang Soal Kasus Kematian Bocah MHAQ: Kami Dukung Pemeriksaan Terbuka!

Joko Longkeyang
6
×

Blak-blakan Kuasa Hukum RSUD dr. M. Ashari Pemalang Soal Kasus Kematian Bocah MHAQ: Kami Dukung Pemeriksaan Terbuka!

Sebarkan artikel ini

PEMALANG, Emsatunews.co.id — Kasus kematian tragis bocah sekolah dasar berinisial MHAQ yang sempat menjalani perawatan di RSUD dr. M. Ashari Pemalang terus bergulir dan menjadi perhatian luas publik. Menanggapi penyelidikan yang kini tengah dilakukan aparat kepolisian, tim hukum rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut akhirnya angkat bicara secara terbuka.

​Kuasa hukum RSUD dr. M. Ashari Pemalang, Dr. Imam Subiyanto, S.H., M.H., menegaskan komitmen kliennya untuk mendukung penuh pemeriksaan menyeluruh atas pelayanan medis yang diterima oleh almarhum MHAQ sebelum mengembuskan napas terakhir.

​Pernyataan ini merupakan respons langsung terhadap laporan media mengenai pemeriksaan intensif yang dilakukan Polres Pemalang. Sejauh ini, pihak kepolisian dilaporkan telah memeriksa lima saksi dari keluarga korban serta meminta klarifikasi dari tim dokter dan perawat yang menangani pasien. “Kami sangat memahami bahwa pihak keluarga membutuhkan kejelasan dan ingin mengetahui secara pasti apa saja yang terjadi selama almarhum dirawat. Pertanyaan-pertanyaan krusial dari keluarga seperti apa yang diketahui petugas, bagaimana keluhan perdarahan ditindaklanjuti, hingga apa yang mendasari keputusan pemulangan pasien memang patut dijawab berdasarkan bukti-bukti yang sah,” ujar Dr. Imam Subiyanto saat diwawancarai pada Kamis (19/11/2026).

Baca Juga :  KONI Brebes Siap Bangkitkan Kembali Agenda Porkab Guna Cetak Atlit Berprestasi Unggul

​Menyoroti Hasil Autopsi dan Riwayat Pelayanan

​Imam SBY menggarisbawahi bahwa penanganan perkara ini harus didasarkan pada objektivitas ilmiah dan dokumen medis resmi, bukan sekadar asumsi. Terlebih, hasil autopsi yang telah keluar menjadi salah satu rujukan utama untuk mengungkap penyebab kematian almarhum.

​Meski begitu, ia mengingatkan bahwa hasil autopsi tidak boleh dilihat secara parsial, melainkan harus dinilai bersamaan dengan riwayat pelayanan medis (medical history) yang terdokumentasi. “Hasil autopsi memang sangat penting untuk menjelaskan penyebab kematian. Namun, pemeriksaan ini juga harus menjawab pertanyaan mendasar: Apakah seluruh proses pelayanan yang diberikan tim medis saat itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku? Jika memang nanti ada temuan penyimpangan, apakah hal itu memiliki hubungan sebab-akibat (kausalitas) langsung terhadap kematian MHAQ? Semua ini butuh penilaian dari para ahli,” beber praktisi hukum kawakan yang juga seorang dosen tersebut.

​Fokus pada Tanggapan Terhadap Dugaan Riwayat Pasien

​Kasus ini menjadi perhatian serius setelah pihak keluarga melalui kuasa hukumnya mendesak kepolisian untuk mendalami respons petugas medis atas keluhan buang air besar (BAB) berdarah yang dialami MHAQ pada periode 22–23 September 2026. Selain itu, dasar medis pemulangan pasien pada 24 September 2026, beberapa hari sebelum korban meninggal pada 30 September 2026, juga menjadi poin utama yang dipersoalkan.

Baca Juga :  PT Bank BRI (Persero) Tbk. Kanwil Semarang Serahkan Bantuan Satu Unit Ambulan Kepada Kodim 0713 Brebes

​Terkait rencana permohonan rekomendasi ke Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang dilayangkan oleh pihak keluarga korban, Imam menyatakan bahwa RSUD dr. M. Ashari sangat menghormati langkah tersebut. Baginya, setiap jalur resmi dan profesional yang ditempuh adalah bagian dari upaya pencarian kebenaran. “Kami sangat menghormati mekanisme tersebut. Pihak rumah sakit selalu siap memberikan keterangan, data, serta dokumen yang diperlukan kepada pihak berwenang melalui prosedur hukum yang sah, dengan catatan tetap menjaga kerahasiaan rekam medis pasien sesuai regulasi yang berlaku,” tambahnya.

​Imbauan untuk Tidak Menghakimi Terlalu Dini

​Menutup penjelasannya, Imam SBY mengimbau semua pihak untuk mempercayakan proses penyelidikan kepada aparat penegak hukum dan para ahli medis tanpa membuat kesimpulan sepihak yang dapat memperkeruh suasana. ​”Kami tidak ingin mendahului hasil penyelidikan resmi dengan buru-buru menyatakan ada atau tidak adanya kelalaian (medis). Yang kami dukung sepenuhnya saat ini adalah jalannya pemeriksaan yang transparan, menyeluruh, dan objektif, sehingga menghasilkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun medis kepada pihak keluarga,” pungkasnya.( Joko Longkeyang).