Berita UtamaBrebes

Bupati Brebes Sidak SMP Negeri 3, Pastikan Tak Ada Lagi Pungutan yang Membebani Wali Murid

Eryanto
5
×

Bupati Brebes Sidak SMP Negeri 3, Pastikan Tak Ada Lagi Pungutan yang Membebani Wali Murid

Sebarkan artikel ini

EMSATUNEWS.CO.ID, BREBES — Keluhan wali murid terkait dugaan pungutan di sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Brebes mendapat tindak lanjut nyata dari Pemerintah Kabupaten Brebes.

Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, SE, MM., turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 3 Brebes, salah satu sekolah yang menerima aduan paling banyak dari masyarakat. Kehadiran Bupati menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi orang tua siswa dari praktik pungutan yang melanggar aturan.

Di lokasi, Bupati menanyakan sejumlah hal krusial kepada pihak sekolah. Mulai dari ketersediaan nota dan tanda terima iuran, besaran iuran per siswa, total dana yang berhasil dikumpulkan, hingga rincian penggunaan dana tersebut.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan adanya praktik iuran bulanan dengan besaran yang beragam. Bupati juga menemukan indikasi kegiatan seperti pengadaan alat tulis sekolah (ATK) dan pemilihan ketua OSIS, yang seharusnya sudah dibiayai melalui dana BOS, namun masih ditarik kembali biayanya melalui komite sekolah.

Baca Juga :  Peran Strategis Nasyiatul Aisyiyah dan Pemuda Muhammadiyah dalam Aktivitas Dakwah

Apabila hal itu terbukti, maka terjadi praktik pungutan ganda yang sangat merugikan orang tua siswa.

“Kalau benar begitu, ini dobel,” tegas Bupati Paramitha, dikutip dari akun Facebook @paramithawidyakusuma. Yang diunggah pada Senin, 16 November 2026.

Empat Pesan Tegas Bupati

Dalam sidak tersebut, Bupati menyampaikan empat pesan tegas kepada pihak sekolah:

1. Setiap iuran wajib dicatat secara tertulis, dan orang tua siswa berhak mengetahui serta melihat catatan tersebut.

2. Sumbangan dari orang tua diperbolehkan, namun bersifat sukarela, tanpa ada nominal yang diwajibkan.

3. Pembelian buku dan LKS tidak boleh diwajibkan melalui sekolah.

4. Dana BOS yang bersumber dari pemerintah pusat harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan siswa, dan penyusunan rencana penggunaan dana BOS Tahun 2027 harus mengutamakan kepentingan peserta didik.

Baca Juga :  Demi Generasi Muda Papua, Satgas Yonif Raider 142/KJ Ajak Siswa Sekolah Minum Susu

Seluruh catatan hasil sidak ini telah diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Brebes untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sidak Ini Baru Langkah Awal

Bupati menegaskan, sidak di SMP Negeri 3 Brebes ini baru merupakan langkah awal, bukan satu-satunya pemeriksaan. Ia mengajak para wali murid untuk berani melaporkan apabila masih menemukan sekolah yang menarik pungutan wajib.

Masyarakat diminta menyebutkan nama sekolah yang diduga melakukan pelanggaran, agar dapat segera dilakukan pemeriksaan.

Bupati juga mengingatkan pembagian jalur pengaduan. Untuk jenjang SMA dan SMK, aduan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk madrasah, aduan ditujukan kepada Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

Langkah sidak yang dilakukan Bupati Paramitha Widya Kusuma menjadi pengingat kuat bagi seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Brebes untuk taat pada aturan keuangan sekolah dan melindungi kepentingan wali murid.

Sekolah menjalankan aturan, masyarakat berani melaporkan, dan dunia pendidikan di Brebes bersih dari praktik pungutan yang merugikan.***