Emsatunews.co.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) mengambil langkah tegas guna memastikan stabilitas organisasi di tingkat daerah. Menanggapi dinamika yang berkembang, pucuk pimpinan IWO Indonesia memastikan bahwa kepengurusan di Provinsi Banten tetap solid dan legal di bawah kepemimpinan baru, sekaligus menepis adanya celah dualisme kepengurusan.
Keputusan perombakan struktur ini diambil setelah melalui proses evaluasi panjang terhadap kinerja kepemimpinan sebelumnya yang dinilai tidak berjalan selaras dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kadiv OKK DPP IWO Indonesia, Hasan Munawar, mengungkapkan bahwa langkah strategis ini diambil setelah menyerap berbagai aspirasi dari pengurus DPD kabupaten/kota di Banten.”Kami menerima keluhan mengenai minimnya arahan dari pimpinan wilayah sebelumnya. Bahkan, muncul kesan pengurus di tingkat bawah seperti anak ayam kehilangan induknya,” ujar Hasan saat memberikan keterangan resmi di Jakarta.
Berdasarkan data organisasi, selama setahun terakhir koordinasi dan pelaporan kegiatan dari DPW Banten lama dinilai minim. Dari delapan wilayah administratif di Banten, baru sebagian kecil yang berhasil dibentuk secara resmi, itu pun belum seluruhnya terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat.
Atas pertimbangan tersebut, melalui koordinasi dengan Ketua Umum IWO Indonesia, Dr. H. NR Icang Rahardian, S.H., M.H., DPP secara resmi menerbitkan Surat Pencabutan dan Pembekuan Nomor 138/JKT/DPP-IWOI/I/2025. Sebagai tindak lanjut, mandat kepemimpinan kini dipercayakan kepada Mevi Amirullah melalui SK PAW Nomor 300/SK/IWOI/P/I/2026 tertanggal 7 Januari 2026.”Pergantian ini bersifat progresif dan obyektif. Penunjukan Mevi Amirullah sebagai Ketua DPW Banten yang baru bertujuan untuk mengembalikan marwah organisasi serta memastikan insan pers di tanah jawara memiliki nakhoda yang jelas,” tegas Hasan.
Dengan adanya keputusan ini, DPP IWO Indonesia mengimbau seluruh anggota dan mitra kerja untuk tetap berkoordinasi dengan kepengurusan sah di bawah kepemimpinan Mevi Amirullah guna menghindari disinformasi di lapangan.**( Joko Longkeyang).
