EMSATUNEWS.CO.ID, SEMARANG — Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) DPD Jawa Tengah terus mematangkan persiapan menjelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang akan digelar pada 8–10 September 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta.
Konsolidasi ini dilakukan agar keterlibatan AKSI Jawa Tengah dalam forum nasional tersebut berjalan maksimal dan membawa hasil nyata bagi desa.
Menjadi Ruang Menyampaikan Aspirasi Desa
Rakornas AKSI tidak hanya menjadi ajang konsolidasi antar kepala desa. Forum ini juga akan menjadi ruang strategis untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan desa yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.
Salah satu isu utama yang akan dibawa AKSI Jawa Tengah adalah keberlanjutan dan penguatan Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua AKSI DPD Jawa Tengah, Slamet Becco, saat dihubungi awak media (27/8) mengatakan, Rakornas adalah wadah penting untuk menyatukan aspirasi kepala desa dari seluruh Indonesia.
“Rakornas menjadi kesempatan bagi kepala desa untuk memperkuat kebersamaan, menyatukan berbagai aspirasi dari daerah, sekaligus membangun sinergi dalam memperjuangkan kebutuhan pemerintahan desa,” ujar Becco.
Ia berharap masukan dari AKSI Jawa Tengah dapat menjadi bagian pembahasan nasional, khususnya kebijakan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Dorong Penguatan Dana Desa Dari APBN
AKSI Jawa Tengah juga memandang DD sebagai sumber pembiayaan utama untuk mendukung program di tingkat desa. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, pemberdayaan warga, hingga pengembangan potensi ekonomi desa.
Karena itu, penguatan kembali alokasi DD dari APBN dinilai penting agar pemerintah desa memiliki kemampuan fiskal yang lebih memadai.
“Dengan dukungan anggaran yang cukup, pemerintah desa akan lebih leluasa menyusun program sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat,” jelas Becco.
Aspirasi penguatan Dana Desa ini diharapkan menjadi salah satu agenda strategis AKSI Jawa Tengah dalam Rakornas di Gedung DPR RI.
Membangun Indonesia Harus Dimulai Dari Desa
Becco menegaskan bahwa perjuangan untuk kepentingan desa harus dilakukan melalui komunikasi dan konsolidasi yang terarah.
Menurutnya, perhatian terhadap desa tidak hanya diukur dari besarnya anggaran. Diperlukan juga kebijakan yang memberi ruang bagi desa untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Desa memiliki posisi strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Penguatan desa akan berdampak pada kemandirian ekonomi dan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa “Membangun Indonesia harus dimulai dari desa. Desa yang kuat akan melahirkan masyarakat yang berdaya, perekonomian yang berkembang, serta pelayanan publik yang semakin baik. Karena itu, memperjuangkan desa berarti ikut membangun masa depan Indonesia.” tegasnya.
Harapan Besar Dari Rakornas
Becco berharap Rakornas AKSI menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan desa.
Selain membahas agenda organisasi, pertemuan ini juga diharapkan mempererat solidaritas kepala desa dari berbagai wilayah. Dengan persatuan yang lebih kuat, suara masyarakat desa bisa disampaikan lebih efektif di tingkat nasional.
“Kami ingin memastikan suara desa benar-benar mendapat tempat dalam setiap kebijakan pembangunan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan masa depan masyarakat desa,” pungkas Becco.
Rakornas AKSI di Jakarta diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan pemangku kebijakan nasional, serta mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan warga desa. ***
