Emsatunews.co.id, Pemalang – Muhammad Akmal, S.Farm., kembali terpilih sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah untuk periode kedua. Ia dilantik pada 6 September 2024, mewakili daerah pemilihan 5 (Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik, Kecamatan Pulosari, dan Kecamatan Moga). Dalam wawancara eksklusif di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, Akmal memaparkan kondisi terkini Kabupaten Pemalang dan langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.
Infrastruktur yang Belum Merata dan Tantangan Pendidikan
Akmal menilai infrastruktur di Kabupaten Pemalang masih belum merata hingga ke seluruh desa. “Kita belum mampu mewujudkan infrastruktur yang memadai dan merata,” ungkapnya. Ia juga menyoroti rendahnya angka lama sekolah di Kabupaten Pemalang, yang hanya mencapai 6,5 tahun. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya fasilitas pendidikan setara SLTA di seluruh kecamatan. “Di Watukumpul dan Pulosari, misalnya, belum ada sekolah SLTA,” jelas Akmal. Meskipun kewenangan sekolah tingkat SLTA berada di tangan provinsi, Akmal berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang dapat mendesak provinsi untuk mengatasi permasalahan ini.
Kondisi Ekonomi yang Menurun Drastis
Akmal juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Pemalang yang mengalami penurunan drastis pasca pandemi COVID-19. “Keadaan ini mencerminkan terjadinya resesi ekonomi tingkat tinggi, bahkan lebih parah daripada kondisi saat pandemi,” tegas Akmal. Ia mencatat banyak UMKM yang tumbang, pasar tradisional sepi, dan warung-warung mengalami penurunan omzet akibat daya beli masyarakat yang sangat menurun. “Lapangan kerja tidak memadai dengan pertumbuhan penduduk, dan kebijakan pemerintah belum mampu memprotek pelaku usaha domestik sehingga kalah bersaing,” tambah Akmal.
Faktor Kemerosotan Ekonomi dan Solusi
Akmal menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan kemerosotan ekonomi di Kabupaten Pemalang, salah satunya adalah rendahnya perputaran uang akibat maraknya judi online. “Pengangguran juga menjadi masalah serius,” ujar Akmal. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menarik investor untuk membangun pabrik padat karya di Kabupaten Pemalang. “Tanpa bantuan investor, masalah pengangguran tidak akan bisa berkurang,” tegasnya.
Kemiskinan dan Bantuan Sosial
Akmal mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang mencapai sekitar 15%. “Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk angka pengangguran dan kurang efektifnya stimulus bantuan dari pemerintah,” jelasnya. Ia menilai bahwa program bantuan sosial seperti PKH belum mampu mendongkrak ekonomi masyarakat. “Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pemahaman tentang makna bantuan pemerintah, sehingga bantuan tersebut tidak menjadi pendorong untuk bangkit dari kemiskinan, melainkan hanya dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan,” ungkap Akmal.
Pentingnya Sinergi dalam Menjaga Lingkungan
Akmal juga menyoroti pentingnya menjaga lingkungan di Kabupaten Pemalang. “Kerusakan lingkungan harus dijaga oleh masyarakat dan pemerintah secara sinergi,” tegasnya. Ia mendorong pemerintah daerah untuk membuat tata ruang yang ramah lingkungan dan menjaga kelestarian lahan pertanian. “Pemalang sebagai lumbung padi Jawa Tengah harus menjaga sawah-sawah agar tidak dialihfungsikan menjadi perumahan, gedung, atau pabrik,” imbau Akmal.
Peran DPRD dalam Menampung Aspirasi Masyarakat
Sebagai anggota DPRD, Akmal menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan tugas dengan baik dalam menampung aspirasi masyarakat. “Kami akan berkomunikasi aktif dengan pemerintah daerah terkait transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya untuk mencapai good governance,” tegas Akmal. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antar anggota DPRD dalam satu komisi untuk membahas berbagai isu dan permasalahan di Kabupaten Pemalang.( Joko Longkeyang )
