Emsatunews.co.id, Pemalang – Angin segar berembus bagi para orang tua di Kabupaten Pemalang. Pemerintah Kabupaten Pemalang, di bawah kepemimpinan Bupati Anom Widiyantoro dan Wakil Bupati Nurkholes, akan segera merealisasikan program seragam sekolah gratis dan lembar kerja siswa (LKS) gratis di bidang pendidikan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang, Sokhaeron, pada Jumat kemarin.
Program seragam sekolah gratis ini direncanakan akan dibagikan kepada seluruh siswa jenjang SD dan SMP di Kabupaten Pemalang, baik sekolah negeri maupun swasta. Namun, ada kriteria khusus bagi penerimanya. Program ini diprioritaskan bagi siswa baru dari keluarga kurang mampu yang datanya telah terverifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Usulan ini sebelumnya telah disampaikan oleh DPR, dan kami pastikan program ini terealisasi pada bulan Agustus,” ujar Sokhaeron, memberikan kepastian kepada masyarakat.
Tak hanya seragam, siswa juga akan menerima LKS gratis. Penting untuk digarisbawahi, LKS yang dimaksud bukanlah buku cetakan pabrik, melainkan lembar kerja peserta didik (LKPD) yang disusun langsung oleh para guru. Ini memastikan materi yang diberikan relevan dengan kurikulum dan kebutuhan siswa di Pemalang.
Sokhaeron juga menegaskan bahwa anggaran untuk penggandaan LKPD ini akan diambil dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). “Siswa tidak diperbolehkan membayar atau membeli fotokopi LKPD karena sudah sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah,” tegasnya, menghilangkan kekhawatiran orang tua akan adanya pungutan.
Dengan adanya program seragam dan LKS gratis ini, diharapkan beban ekonomi orang tua dapat berkurang secara signifikan. Hal ini tentu akan memungkinkan siswa untuk lebih fokus dalam proses belajar mengajar tanpa terbebani masalah biaya. Inisiatif ini juga merupakan salah satu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayahnya, dengan memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.( Joko Longkeyang ).
