Emsatunews.co.id, Yogyakarta – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih diganjar apresiasi tinggi. Gubernur Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan prestisius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, yang digelar di Bangsal Kepatihan Kantor Gubernur DI Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).
Dua penghargaan yang berhasil diraih Jateng adalah: Terbaik I Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak API) dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi). Peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk kategori pemerintah provinsi.“Penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi seluruh aparatur pemerintah dari provinsi hingga kabupaten/kota untuk terus menciptakan birokrasi yang good dan clean governance. Ini adalah representasi kami dalam melayani masyarakat,” ucap Ahmad Luthfi usai acara.
Pemprov Jateng menegaskan bahwa isu integritas telah ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dan merupakan bagian dari 136 program strategis Gubernur. Program ini mencakup peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penerapan zona integritas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga BUMD/BLUD, serta pelatihan antikorupsi berbasis ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Untuk memperkuat pengawasan, Pemprov Jateng memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari segi anggaran dan kompetensi SDM. Upaya ini dipadukan dengan berbagai langkah pencegahan korupsi yang selaras dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK: Pendidikan: Program Sekolah Berintegritas (SBI) yang dimulai sejak 2023 kini menjangkau 104 sekolah (44 SMA, 45 SMK, 15 SLB), fokus pada penanaman nilai integritas dan penyusunan rencana aksi. Kewilayahan: Inisiatif Desa Antikorupsi telah diperluas di 29 kabupaten. Hingga 2025, Jateng telah mencatat 113 desa berstatus antikorupsi, dan 297 desa lainnya dalam proses sertifikasi.
Berbagai upaya ini menunjukkan hasil yang sangat signifikan pada indeks-indeks penting pemerintahan: Reformasi Birokrasi: Mencatat angka 91,28. Akuntabilitas Kinerja: Mencapai 82,63. Kepatuhan LHKPN: Mencapai 100 persen dari 1.840 wajib lapor. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK): Skor 2023–2024 mencapai 98,29, menjadikannya tertinggi secara nasional. Monitoring Center Prevention (MCP) KPK: Nilai Jateng pada 2024 mencapai 90,8. Capaian ini menegaskan tekad Pemprov Jateng untuk terus mempertahankan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.**( Joko Longkeyang)
