Emsatunews.co.id, Pemalang – Setiap tanggal 9 Februari, bangsa ini sejenak menoleh pada sebuah pilar yang sering kali dianggap sebagai denyut nadi demokrasi: pers. Pada tahun 2026 ini, riuh rendah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) akan berpusat di Provinsi Banten. Namun, lebih dari sekadar seremoni pemotongan tumpeng atau simposium formal, HPN kali ini membawa beban filosofis yang berat melalui tema: “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”.
Tema ini muncul bukan dalam ruang hampa. Ia adalah respons terhadap kegelisahan zaman di mana informasi sering kali bercampur aduk dengan desas-desus. Di tengah transformasi digital yang kian agresif, narasi ini menuntut refleksi mendalam dari dua aktor utama informasi: wartawan dan narasumber.
Bagi insan pers, terminologi “Pers Sehat” adalah sebuah mandat untuk kembali ke khittah. Di era media siber yang menuntut kecepatan, sering kali akurasi menjadi tumbal. Namun, HPN 2026 mengingatkan bahwa tanpa kesehatan mentalitas dan integritas, pers hanya akan menjadi saluran kebisingan yang destruktif.
Wartawan ditantang untuk menegakkan kembali Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalamnya, kemerdekaan pers bukan sekadar hak untuk menulis, melainkan tanggung jawab untuk menyajikan kebenaran. Maksud dari “Pers Sehat” bagi wartawan adalah kewajiban untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber secara rigid.
Ketika wartawan mampu menyajikan informasi yang objektif mengenai kebijakan publik dan dinamika pasar, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi bagi ekonomi yang stabil. Tanpa pers yang sehat, mustahil kita bicara tentang ekonomi yang berdaulat, karena kedaulatan ekonomi dimulai dari kejernihan informasi.
Di sisi lain, tema HPN 2026 juga meletakkan tanggung jawab besar di pundak para narasumber—baik dari kalangan pemerintah, korporasi, maupun tokoh masyarakat. Selama ini, narasumber sering kali memandang pers dengan kacamata transaksional atau sekadar alat pencitraan.
Dalam bingkai “Pers Sehat”, narasumber diharapkan bertransformasi menjadi penyedia data yang jujur dan akuntabel. Tujuan bagi narasumber dalam tema ini adalah untuk menyadari bahwa transparansi bukan sekadar beban administratif, melainkan kontribusi nyata terhadap kekuatan bangsa. Informasi yang valid dari narasumber akan mencegah terjadinya spekulasi yang merugikan stabilitas nasional. Bangsa yang kuat hanya bisa berdiri di atas pilar masyarakat yang teredukasi oleh informasi-informasi yang kredibel.
Seiring dengan meningkatnya konsumsi berita melalui gawai, tantangan etika kian kompleks. Pers nasional harus mampu membedakan diri dari sekadar konten media sosial. Penekanan pada substansi ekonomi dalam tema tahun ini menunjukkan bahwa pers harus menjadi navigasi bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan global.
Kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai jika ruang publik dipenuhi oleh narasi-narasi yang memecah belah atau hoaks yang menjatuhkan nilai tawar bangsa. Oleh karena itu, ulasan ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan HPN 2026 di Banten sebagai titik balik. Kita butuh pers yang tidak hanya bebas, tapi juga berintegritas. Kita butuh narasumber yang tidak hanya bicara, tapi juga membawa fakta.
Pada akhirnya, kedaulatan bangsa adalah hasil dari orkestra informasi yang harmonis. Dirgahayu Pers Nasional Tahun 2026 “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Mari menjaga kewarasan publik demi Indonesia yang lebih tangguh.
Oleh: Ahmad Joko Suryo Supeno, S.H.
(Wartawan emsatunews.co.id)
