Emsatunews.co.id, Pemalang – Pemerintah Kabupaten Pemalang menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan dan perlindungan bagi para pekerja migran, terutama mereka yang berprofesi sebagai pelaut di kancah internasional.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyanto, saat menghadiri seremoni pengukuhan pengurus Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun (LPS) yang bertempat di Balai Rakyat Gedung DPRD Kabupaten Pemalang, Sabtu (7/3/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Anom menekankan bahwa melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi (Disnakerpertrans), pemerintah daerah terus bersiaga memberikan asistensi hukum maupun sosial. Hal ini dilakukan mengingat kompleksitas kendala yang kerap menghantui pekerja di luar negeri, mulai dari sengketa hukum internasional hingga penanganan kondisi darurat seperti sakit atau meninggal dunia.”Kami akan terus mengawal dari sisi regulasi. Tujuannya jelas, agar para pelaut asal Pemalang mendapatkan jaminan keamanan, perlindungan hukum yang kuat, serta manfaat ekonomi yang nyata,” tegas Anom.
Bupati juga menggarisbawahi bahwa Kabupaten Pemalang merupakan salah satu lumbung tenaga kerja sektor maritim yang diperhitungkan. Kualitas Anak Buah Kapal (ABK) asal daerah ini telah merambah pasar kerja di Korea, Taiwan, hingga Benua Eropa.
Bahkan, saat ini Pemkab Pemalang tengah menjajaki sinergi baru dengan salah satu negara Eropa untuk memperluas penyerapan tenaga kerja lokal.”Pengakuan internasional terhadap kompetensi pelaut kita adalah modal besar. Tugas pemerintah adalah memastikan modal keterampilan ini dibarengi dengan perlindungan yang mumpuni,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Pemalang, Aris Ismail, memberikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru Laskar Pelaut Sejahtera di bawah naungan LPS. Ia berharap organisasi ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah sekaligus membela hak-hak anggota.
Ketua Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun, Ronggo Warsito, menjelaskan bahwa LPS merupakan organisasi yang lahir dari arus bawah.”LPS hadir sebagai rumah bagi para pelaut untuk saling menguatkan dan memperjuangkan martabat pekerja laut. Organisasi ini telah tumbuh selama 27 tahun berdasarkan pengalaman nyata di lapangan,” jelas Ronggo.
Prosesi pengukuhan 30 pengurus LPS dilakukan secara simbolis oleh Asisten Administrasi Umum, Bagus Sutopo, mewakili Bupati. Acara ini juga diwarnai dengan aksi kemanusiaan berupa penyerahan donasi senilai Rp10 juta dari Lazismu untuk membantu korban bencana alam di Aceh dan Sumatera Barat.
Sebagai penutup rangkaian acara, digelar diskusi publik yang membedah urgensi penegakan hukum internasional serta solidaritas antar-pelaut migran guna meminimalisir risiko kerja di masa depan*( Joko Longkeyang)
