SEMARANG, emsatunews.co.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak alergi terhadap kritik maupun gelombang unjuk rasa dari masyarakat. Ia memandang penyampaian aspirasi di muka umum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang sah dan dilindungi oleh hukum.
Pernyataan terbuka tersebut disampaikan langsung oleh orang nomor satu di Jawa Tengah ini saat memberikan keterangan kepada awak media di Kota Semarang pada Kamis (18/06/2026). Sembari membuka ruang dialog, Ahmad Luthfi memberikan catatan penting agar setiap aksi massa dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai ketertiban.
”Menyampaikan pendapat itu adalah hak setiap warga negara. Silakan lakukan, namun harus tetap santun dan jangan sampai mengorbankan kepentingan umum atau merusak fasilitas publik yang ada,” ujar Ahmad Luthfi dengan lugas.
Mantan Kapolda Jateng ini menjelaskan, kebebasan berekspresi di ruang publik telah dijamin secara konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurutnya, dinamika aksi demonstrasi merupakan hal yang lumrah dan wajar dalam sebuah iklim demokrasi, baik di tingkat daerah maupun skala nasional.
Kendati demikian, Luthfi mengingatkan agar koridor hukum tetap dipatuhi oleh para koordinator lapangan maupun massa aksi. Hal ini krusial agar pergerakan massa tidak memicu gesekan sosial atau merugikan mobilitas warga lainnya yang sedang beraktivitas.
Bagi Pemprov Jawa Tengah, setiap suara lantang yang bergaung di depan gedung pemerintahan tidak dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, gelombang kritik tersebut dinilai sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif guna membedah kekurangan birokrasi.
”Setiap aspirasi yang masuk sejatinya adalah bahan evaluasi dan koreksi berharga bagi kami. Dengan adanya masukan tersebut, jalannya roda pemerintahan serta program pembangunan ke depan justru bisa disempurnakan agar menjadi lebih baik,” tambahnya.
Merespons kerapnya kawasan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dijadikan titik tumpu massa untuk menyuarakan berbagai isu daerah, Ahmad Luthfi memastikan pihaknya akan terus konsisten membuka pintu komunikasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. ( Joko Longkeyang).
