KABUPATEN SEMARANG, Emsatunews.co.id – Jawa Tengah kembali mencuri perhatian publik melalui langkah berani dalam mendukung program nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah memacu penguatan peran desa agar tidak sekadar menjadi penonton, melainkan motor penggerak utama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil guna memastikan perputaran uang dan dampak ekonomi dari program raksasa tersebut benar-benar mandek dan dinikmati oleh warga lokal, bukan korporasi besar. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), desa-desa di Jawa Tengah didorong untuk menguasai jalur distribusi logistik pangan dari hulu hingga ke hilir.
Gebrakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri acara Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Agenda yang diinisiasi oleh DPP PAPDESI tersebut berlangsung di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, pada Sabtu (27/6/2026).
Bukan Sekadar Pemasok, Desa Wajib Kelola Dapur Gizi
Dalam acara tersebut, keseriusan proyek ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPP PAPDESI bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Kerja sama ini dirancang untuk menyatukan kekuatan BUMDes, KDMP, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa institusi tingkat desa memiliki posisi yang sangat strategis. Mereka bertugas menghimpun hasil panen petani, peternak, hingga nelayan lokal, menjaga kualitas bahan baku, hingga mendistribusikannya langsung ke dapur umum.
”Saya sangat mendukung MoU yang dilaksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” ujar Ahmad Luthfi dengan tegas.
Lebih jauh, Luthfi memproyeksikan target yang lebih tinggi. Ke depan, BUMDes tidak boleh hanya puas menjadi pengirim bahan baku. Desa harus mampu mengoperasikan sendiri dapur SPPG secara mandiri sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Bahkan, demi menjaga kelestarian lingkungan, dapur-dapur komunal ini diarahkan untuk memakai energi bersih berupa Compressed Natural Gas (CNG).( Joko Longkeyang).
