Emsatunews.co.id, Pemalang – Sektor pertanian di wilayah Solo Raya mulai bersiap menghadapi tantangan musim kemarau. Demi mempertahankan status Jawa Tengah sebagai salah satu penopang pangan terbesar di Indonesia, sejumlah kepala daerah di kawasan Subosukowonosraten mendesak penguatan infrastruktur pengairan, mulai dari jaringan irigasi, embung, hingga sumur bor.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam forum Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 Wilayah Subosukowonosraten yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa (2/6/2026).
Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, mengungkapkan bahwa pasokan pangan di wilayahnya saat ini masih berada dalam kondisi aman dengan capaian surplus beras yang melimpah. Kendati demikian, ia berharap pemerintah pusat maupun provinsi memberikan insentif dan perhatian lebih bagi daerah-daerah yang konsisten menjadi lumbung padi.
Menurut Sigit, daerah yang mempertahankan sektor agraris menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan wilayah industri.
”Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” tutur Sigit di hadapan peserta rembug.
Langkah konkret antisipasi krisis air dipaparkan oleh Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno. Pihaknya tengah menggeber program jangka panjang berupa pembangunan 1.000 sumur pantek yang ditargetkan rampung dalam waktu lima tahun. Hingga memasuki tahun kedua, ratusan titik sumur pengairan telah berhasil dibangun untuk menyokong lahan pertanian warga.
Sementara itu, Bupati Boyolali, Agus Irawan, fokus pada peningkatan produktivitas lahan di kawasan lereng Merapi-Merbabu. Ia menyebut keterbatasan pasokan air membuat sejumlah lahan hortikultura hanya bisa panen satu hingga dua kali setahun. Jika sistem irigasi dibenahi, intensitas panen diyakini bisa digenjot hingga tiga kali dalam setahun.
Selain persoalan air, Agus juga melaporkan adanya keluhan dari para petani terkait serangan kawanan kera liar yang kerap merusak komoditas sayuran di wilayah dataran tinggi tersebut.
Di sisi lain, kestabilan pangan juga dilaporkan oleh Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto. Pada tahun lalu, Sukoharjo sukses mencatatkan surplus beras hingga 114 ribu ton. Untuk membentengi sektor pertanian dari dampak fenomena El Nino, Pemkab Sukoharjo intens melakukan koordinasi mitigasi bersama Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian.
Merespons berbagai masukan dari lini bawah, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya bahwa ketahanan pangan mutlak menjadi prioritas utama. Kontribusi besar Jawa Tengah yang menyumbang 9,1 juta ton gabah kering giling—atau setara 15,6 persen dari kebutuhan nasional pada tahun lalu—wajib dijaga dari risiko gagal panen akibat kekeringan.
Gubernur menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk segera memetakan titik-titik rawan kekeringan serta sumber air yang masih potensial di daerah masing-masing.
”Kabupaten/kota harus punya peta mana daerah yang menjadi sumber kekeringan. Kalau kurang apa-apa segera lapor ke provinsi,” ujar Ahmad Luthfi secara tegas.
Guna mempercepat penanganan di lapangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menggandeng jajaran TNI dan Polri. Personel TNI dioptimalkan untuk mendukung program pipanisasi serta pembuatan sumur bor di lahan kritis. Sementara itu, armada Kepolisian akan dikerahkan untuk membantu mobilitas dan distribusi pasokan air bersih menggunakan truk tangki ke pemukiman warga yang terdampak.
Terkait keluhan hama dan konflik satwa, Gubernur mengingatkan para petani agar tidak menggunakan jebakan tikus beraliran listrik karena sangat membahayakan nyawa. Adapun untuk penanganan gangguan kera liar di Boyolali, Pemprov Jateng segera menyurati Kementerian Kehutanan untuk meminta penambahan kuota penangkapan dan pengamanan satwa tanpa harus membunuh populasi hewan tersebut.
