PEMALANG, Emsatunews.co.id — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang bergerak cepat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Langkah ini diwujudkan melalui pembukaan Rapat Kerja (Raker) maraton bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Senin (13/7/2026).
Raker yang berlangsung intensif di ruang rapat komisi ini mengendapkan satu agenda krusial, yakni pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.
Menakar Efektivitas dan Realisasi Anggaran Rakyat
Jalannya rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang, H. Nuryani, S.H., M.H., serta dikawal ketat oleh segenap jajaran Anggota Komisi D. Kehadiran para pimpinan OPD mitra kerja Komisi D menjadi penting guna memberikan klarifikasi mendalam mengenai serapan anggaran jilid tahun lalu.
Dalam pembukaannya, H. Nuryani menegaskan bahwa raker ini bukan sekadar rutinitas formalitas tahunan belaka. Menurutnya, dokumen pertanggungjawaban APBD 2025 harus dikuliti secara saksama demi memastikan setiap rupiah uang rakyat yang keluar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Pemalang.
DRPD Pemalang ingin memastikan bahwa pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2025 lalu berjalan sesuai koridor, efisien, dan tepat sasaran. Evaluasi total ini penting agar sisa anggaran maupun kendala di tahun lalu tidak terulang kembali.
Evaluasi Ketat Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial
Fokus utama dalam pembahasan kali ini tertuju pada pembedahan program-program kerja yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, mulai dari sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga jaminan sosial yang berada di bawah pengawasan Komisi D.
Setiap perwakilan OPD yang hadir bergantian memaparkan laporan capaian kinerja sekaligus menghadapi evaluasi kritis dari para wakil rakyat. Sinergi dan keterbukaan data dari pihak eksekutif menjadi kunci utama agar raperda pertanggungjawaban ini dapat segera divalidasi dan disahkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, jalannya rapat kerja masih berlangsung kondusif dengan pendalaman materi laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing dinas terkait.**( Joko Longkeyang).
