SURAKARTA, Emsatunews.co.id — Kabar membanggakan datang dari Jawa Tengah. Angka kemiskinan di provinsi ini menunjukkan tren penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yakni dari 11,8 persen pada 2021 merosot tajam menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
Capaian impresif tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar. Saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat (4/9/2026), Muhaimin memuji langkah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang dinilai progresif, agresif, dan inovatif.
”Langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif, agresif, inovatif, bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” puji Muhaimin di hadapan para kepala daerah.
Strategi Kolaboratif: Dari Bansos Menuju Pemberdayaan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, angka kemiskinan Jateng dalam satu semester terakhir berhasil ditekan hingga turun 0,18 poin dibandingkan September 2025. Angka ini setara dengan sekitar 59,39 ribu penduduk yang sukses keluar dari garis kemiskinan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras bersama melalui konsep collaborative government. Pemerintah pusat, daerah, BUMN, dunia usaha, hingga perguruan tinggi digerakkan secara masif.
Tidak hanya fokus pada pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)—di mana sekitar 270 ribu unit telah ditangani sepanjang 2025—pemprov juga memperluas jangkauan intervensi hingga sektor kesehatan, pendidikan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Tercatat, realisasi investasi Jateng pada 2025 menyerap sekitar 257 ribu tenaga kerja, mendampingi pertumbuhan ekonomi Jateng yang menembus 5,80 persen pada semester I 2026.
Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem
Ke depan, Pemprov Jateng berkomitmen untuk menggeser pola penanganan dari yang semula berbasis bantuan sosial murni menjadi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing, baik kawasan pesisir, pertanian, maupun perbukitan.
”Kebijakan kita bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” tegas Luthfi.
Pemerintah pusat melalui Kemenko Pemberdayaan Masyarakat pun memastikan siap memberikan dukungan penuh lintas sektor agar target nasional penurunan kemiskinan ekstrem dapat tercapai tepat waktu. ( Joko Longkeyang).
