Emsatunews.co.id, Pemalang – Dalam Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) di Pendopo Kabupaten Pemalang, Selasa (25/3/2025), Anggota DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang, Heriyanto, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawahnya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai paparan Sekda dalam Musrenbang tersebut hanyalah sekadar cerita tanpa refleksi realita di lapangan. Kundhi mencontohkan penanganan darurat sampah yang hingga kini belum terselesaikan, berbanding terbalik dengan pernyataan Sekda yang menyebut telah banyak langkah yang dilakukan.
“Omong kosong, penanganan seperti apa? Terlalu banyak rencana tetapi tidak ada realisasinya, nol. Sekda tidak mampu mengoordinir pimpinan OPD. Antara satu dinas teknis dengan dinas teknis yang lain yang saling berkaitan, terutama dalam penanganan sampah, sama sekali tidak ada koordinasi. Sehingga ini menjadi kacau,” tegas Kundhi.
Kritik tajam juga dilayangkan terhadap lambannya respon Sekda dan OPD terkait penanganan kerusakan infrastruktur jalan akibat bencana longsor di Kecamatan Watukumpul, “Warga sampai iuran untuk perbaikan jalan karena tidak adanya kehadiran pemerintah di situ. Ini sangat miris dan memalukan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Kundhi menilai lambannya kinerja Sekda dan OPD Pemalang dalam menangani persoalan di wilayahnya mencerminkan adanya masalah mendasar dalam birokrasi. Ia menekankan perlunya pembenahan menyeluruh, karena masalah mental dan kinerja pejabat birokrat ini merupakan persoalan krusial yang telah berlangsung lama di Kabupaten Pemalang, meski kepemimpinan telah berganti.
“Saya kasih contoh dan pertanyaan sederhana saja; ada gak pejabat di Pemalang yang aktif di media sosial untuk menunjang dan mendukung kinerjanya? Setau saya malah yang aktif pemerintahan desa, lebih inovatif, gak gaptek seperti mereka para birokrat,” ujar Kundhi kepada awak media.
Kritik pedas dari Kundhi ini menjadi sorotan dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja birokrasi demi kemajuan daerah.( Joko Longkeyang ).
