PEMALANG, Emsatunews.co.id — Ancaman gagal panen yang kerap menjadi momok menakutkan bagi para petani kini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di tengah bayang-bayang kerugian akibat puso, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan tegas melarang para petani mencari jalan pintas meminjam uang dari pinjaman online (pinjol) maupun rentenir demi modal tanam kembali.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ahmad Luthfi di hadapan kelompok tani usai acara panen raya padi di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, pada Kamis, 3 September 2026. Menurutnya, negara harus hadir memberikan kepastian perlindungan agar petani tidak jatuh ke dalam lingkaran setan utang berbunga tinggi.”Kalau gagal panen, tidak boleh pinjam rentenir dan pinjol. Gagal panen sudah ada Jamkrida, asuransinya ada,” tegas Ahmad Luthfi saat berdialog dengan para petani setempat.
Skema Perlindungan dan Asuransi Pertanian
Gubernur menjelaskan, risiko gagal panen kerap membuat petani kehilangan modal untuk membeli benih, pupuk, hingga membiayai operasional musim tanam berikutnya. Sebagai solusi nyata, Pemprov Jateng telah menyiapkan skema perlindungan komprehensif melalui asuransi pertanian.
Dalam program tersebut, pemerintah telah memproyeksikan alokasi perlindungan untuk 10 ribu hektare lahan yang mengalami gagal panen atau puso di seluruh wilayah Jawa Tengah, dengan penjaminan langsung melalui Jamkrida. Guna memastikan program ini terserap dengan baik, ia juga menginstruksikan para penyuluh pertanian agar aktif mendampingi petani dalam memahami mekanisme klaim asuransi.
Selain skema asuransi, Pemprov Jateng berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian turut menyiagakan bantuan benih bagi petani terdampak setelah melalui proses verifikasi lapangan yang akurat.
Solusi Komprehensif dari Hulu ke Hilir
Tidak hanya berfokus pada penanganan pasca-panen, langkah antisipatif juga digenjot dari sektor hulu guna menekan risiko kekeringan yang kerap memicu gagal panen. Berdasarkan data, Jawa Tengah memiliki 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektare sawah irigasi.
Untuk mengamankan pasokan air, pemerintah mengoptimalkan jaringan irigasi tersier pada sawah irigasi serta menerapkan sistem irigasi perpompaan dan perpipaan bagi sawah tadah hujan. Upaya ini diiringi dengan kebijakan ketat untuk mempertahankan alih fungsi lahan pertanian agar produktivitas pangan tetap terjaga.
Dalam sesi dialog interaktif tersebut, para petani Kabupaten Pemalang juga menyampaikan sejumlah keluhan krusial, mulai dari persoalan pendangkalan sungai, perbaikan jalan usaha tani, hingga kebutuhan benih berkualitas unggul. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Luthfi memastikan bahwa normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur irigasi akan segera dikoordinasikan lintas kewenangan dan diakomodasi dalam penganggaran 2027.
Melalui sinergi perlindungan asuransi, bantuan benih, dan perbaikan infrastruktur air yang terintegrasi, Pemprov Jateng optimis para petani dapat terus berproduksi dengan tenang tanpa harus menanggung beban utang yang memberatkan.( Joko Longkeyang).
