PEMALANG, Emsatunews.co.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Bawazier, menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan perundungan (bullying) di SD Negeri Kebondalem 01, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dugaan kekerasan tersebut disebut berujung hilangnya nyawa seorang siswa dan memicu keresahan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Rizal dalam wawancara, Senin (5/10/2026). Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X yang meliputi Pemalang, Pekalongan, dan Batang tersebut mengaku sangat terpukul atas peristiwa ini. “Saya sangat prihatin dengan kejadian ini,” ujarnya.
Rizal berharap kasus ini menjadi yang terakhir, tidak hanya di Kabupaten Pemalang, tetapi juga di seluruh wilayah dapilnya.
Politikus PKS itu memberi peringatan keras. Jika kejadian serupa terulang, ia akan langsung meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah turun tangan.”Kalau perlu, pecat saja kepala sekolah dan dinas pendidikan yang bertanggung jawab di daerahnya bila ditemukan permasalahan serupa,” tegasnya.
Menurut RB, perlindungan anak di lingkungan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pihak sekolah, dinas pendidikan, hingga wali murid memikul kewajiban yang sama untuk menjaga dan mendidik peserta didik dengan baik.
Legislator Fraksi PKS yang akrab dengan masyarakat ini juga berharap persoalan ini tidak berhenti pada perdebatan antara pihak keluarga dan sekolah. Ia meminta seluruh rangkaian kejadian ditelusuri secara terbuka agar fakta dapat diketahui publik.
Untuk itu, ia mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa para terduga pelaku. Pemeriksaan tersebut, kata dia, penting demi memulihkan rasa aman di lingkungan sekolah. “Saya ingin sekolah menjadi tempat yang aman bagi semua anak didik. Orang tua atau wali murid pun nyaman menyekolahkan anaknya di sana,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi VI yang bermitra dengan sektor perdagangan, kawasan industri, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN, Rizal menyebut keprihatinannya tetap datang dari kapasitasnya sebagai wakil rakyat di dapil tersebut.
Hingga berita ini ditulis, proses hukum atas kasus tersebut masih berjalan. Publik diimbau menunggu hasil pemeriksaan resmi dari pihak berwenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.( Joko Longkeyang).
