EMSATUNEWS.CO.ID, JAKARTA – Universitas Paramadina menggelar forum diskursus publik melalui Webinar bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan”.
Acara ini menghadirkan stakeholder pemerintah dan para pakar komunikasi, analis politik, praktisi media, serta perwakilan masyarakat sipil untuk membedah efektivitas penyampaian kebijakan pemerintah selama kurun waktu dua tahun terakhir. Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyoroti sejumlah catatan penting terkait dinamika komunikasi pemerintah di era digital.
Deputi II bidang materi dan diseminasi Badan Komunikasi RI, Fahd Pahdepie menekankan ada dua cara komunikasi efektif dalam menekankan pentingnya transparansi dan substansi dalam setiap narasi kebijakan Pemerintah yang disampaikan melalui Bakom RI. Hal tersebut sesuai dengan mandat Perpres terkait dengan fungsi Bakom RI yakni menyampaikan dan mensosialisasikan program atau informasi agar selaras dengan ekspektasi publik.
“Yang pertama, Pikiran Presiden dan program terbaik Pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Disaat yang bersamaan Bakom juga harus bisa mendengarkan dan juga menghimpun atau mendapatkan input dari masyarakat pesannya, kemudian kritik dan keluhan dari rakyat agar sampai kepada Presiden atau Pemerintah’, tegas Fahd.
Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menegaskan kepuasan publik kepada pemerintah berangsur-angsur menurun.
Bahkan Arya menyebut muncul anomali yang belum pernah terjadi dalam pemerintahan sebelum sebelumnya yakni ketidakpuasan terhadap Presiden yang tengah menjabat lebih besar dari kepuasan. Salah satu pemicunya, adalah kepercayaan menurun akibat tidak maksimalnya komunikasi antar pemerintah dengan publik.
“Bagaimana trust levelnya meningkat, communication lan-nya justru belum selesai. PRnya adalah sejauh mana komunikasi publik pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif. Persoalan besarnya adalah dalam 2 tahun, sudah ada tiga pergantian pimpinan Bakom RI dan pergantian nomenklatur, ini membuktikan ada problem besar dalam plan communication Pemerintah”, ucap Arya.
Dari sisi masifnya sarana dan media komunikasi Pemerintah, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina sekaligus pegiat media sosial Prabunindya Revta Revolusi menilai adanya perhatian sangat luar biasa dari Presiden Prabowo. Prabu menegaskan banyak lembaga pemerintah yang memiliki peran dan fungsi komunikasi untuk mensosialisasikan program dan kebijakan Presiden kepada masyarakat, hanya saja pondasi atau strukturnya perlu diperkuat.
“Ibarat punya rumah mewah, tapi dibangun di tanah yang salah atau fundamentalnya fondasinya tidak kuat, sehingga rapuh. Inilah yang saat ini dialami oleh instrument komunikasi Pemerintah. Untuk memperkuat komunikasi diantaranya perlu ada komunikasi yang empatik dengan masyarakat, dimulai dari mendengar, karena komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi”, kata Prabu.
