Di sisi lain, Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri mengingatkan pentingnya komunikasi kebijakan yang inklusif serta berpihak pada keadilan sosial dan pelibatan kelompok rentan termasuk masyarakat sipil.
Menurutnya, komunikasi pemerintah sangat penting karena membuka ruang sipil, dimana kritik dan masukan itu bagian bagian sah bukan ancaman yang harus dilawan atau discounter tapi harus secara sehat menyambut kritik sebagai bahan perbaikan.
“Pemerintah wajib menerangkan alasan dibalik setiap keputusan dan siap dimintai pertanggungjawaban. Jadi komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekedar memajang keberhasilan. Komunikasi itu bukan cuma pengumuman satu arah, tapi juga harus mendengar, sama seriusnya dengan berbicara atau memberi warga tempat untuk bersuara serta ikut menentukan kebijakan” lugas Pawestri.
Menutup rangkaian pandangan para narasumber, Pengamat Komunikasi Publik dan Politik sekaligus Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar menegaskan saat ini ahli atau pakar komunikasi banyak memiliki segala perangkat atau instrument untuk memahami masyarakat. Esensi utama dari komunikasi adalah persuasi, truth dan power. Namun menurutnya persoalan komunikasi bukan hanya soal komunikasi itu sendiri, namun soal komunikasi itu efektif atau tidak.
“Problemnya bukan persuasi itu sendiri, namun persuasi yang tercerai atau terpisahkan dari tanggungjawab sosial atau tidak. Apa yang terjadi jika kemampuan komunikasi dipisahkan dari mencari kebenaran. Setelah persuasi berhasil, apa yang bisa dilakukan sebagai tanggungjawab sosial” ungkap Gismar.
Webinar yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina 2026 diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari para alumni PGSC Universitas Paramadina, jurnalis, masyarakat umum serta kalangan mahasiswa dan akademisi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D.
Universitas Paramadina berharap hasil evaluasi dan diskursus kritis ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemangku kebijakan untuk menyempurnakan strategi komunikasi publik ke depannya, demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.*
