PEMALANG — Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, resmi bergulir sebagai ajang penentuan arah kepemimpinan desa untuk enam tahun ke depan. Namun, di balik semarak pesta demokrasi tingkat tapak tersebut, bermunculan sejumlah catatan kritis terkait teknis penyelenggaraan hingga kualitas kompetisi antarkandidat.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, pelaksanaan Pilkades kali ini menyisakan tiga persoalan krusial yang dinilai membutuhkan evaluasi mendalam dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang dan panitia penyelenggara. Tiga fokus utama tersebut meliputi penumpukan pemilih akibat pemusatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), maraknya indikasi politik uang (money politics), serta penentuan hari pemungutan suara yang dianggap kurang ramah terhadap partisipasi publik.
TPS Terpusat Picu Antrean Berjam-jam
Masalah pertama yang menyedot perhatian publik adalah kebijakan pemusatan lokasi TPS. Berbeda dari gelaran sebelumnya yang membagi TPS di tiap wilayah dusun, panitia Pilkades serentak kali ini memusatkan seluruh bilik suara di satu titik, seperti lapangan desa.
Dampaknya, penumpukan pemilih tidak terelakkan. Pemandangan antrean padat dan mengular terlihat jelas di beberapa wilayah, di antaranya Desa Petanjungan, Desa Karangasem, dan Desa Sitemu. Sejumlah warga bahkan mengaku harus berdiri menunggu antrean lebih dari satu jam hanya untuk menyalurkan hak pilihnya.
Kondisi ini dinilai memberatkan kelompok pemilih rentan, seperti lansia, serta mengganggu warga yang memiliki keterbatasan waktu, seperti pedagang dan pekerja harian. Pembagian TPS berbasis dusun dinilai perlu diterapkan kembali pada gelaran mendatang guna mendistribusikan konsentrasi massa dan mempermudah akses warga.
Bayang-bayang Politik Uang dan Ancaman Integritas
Persoalan kedua yang dinilai jauh lebih krusial adalah maraknya dugaan praktik politik uang menjelang pemungutan suara. Pembelian suara secara masif dikhawatirkan merusak moralitas demokrasi desa dan mengabaikan prinsip meritokrasi.
Ketika besaran materi menjadi penentu utama kemenangan, calon pemimpin berkualifikasi dan berintegritas tinggi berisiko tersingkir oleh kekuatan modal semata. Selain itu, tingginya biaya politik—yang kerap mencapai ratusan juta rupiah—berpotensi memicu perilaku koruptif saat pejabat terpilih berusaha mengembalikan modal investasi politiknya selama menjabat.
Oleh karena itu, pengetatan pengawasan serta keberanian masyarakat untuk menolak dan melaporkan praktik money politics menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas kepemimpinan desa.
Pelaksanaan di Hari Kerja Tekan Partisipasi Pemilih
Catatan kritik ketiga tertuju pada penetapan hari pemungutan suara yang jatuh pada hari Senin. Kebijakan menyelenggarakan voting pada hari aktif bekerja dan sekolah ini dinilai membatasi tingkat partisipasi pemilih, terutama dari kalangan pemilih pemula seperti pelajar SMA berhak pilih.
Banyak warga muda dan pekerja tidak dapat hadir ke TPS karena benturan jadwal harian. Pelaksanaan Pilkades pada hari Minggu atau hari libur nasional dinilai jauh lebih ideal untuk memberikan ruang keleluasaan waktu bagi seluruh lapisan masyarakat.
Evaluasi Total Penyelenggaraan
Secara regulasi, pelaksanaan Pilkades berada penuh di bawah kewenangan pemerintah daerah dan panitia Pilkades tingkat desa, bukan merupakan ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh sebab itu, Pemkab Pemalang diharapkan dapat menjadikan dinamika ini sebagai bahan koreksi menyeluruh.
Keberhasilan Pilkades tidak boleh hanya diukur dari selesainya penghitungan suara atau terisinya kursi kepala desa. Kualitas demokrasi desa yang sesungguhnya diuji dari seberapa mudah warga menyalurkan hak pilih, seberapa bersih proses kompetisinya, dan seberapa besar legitimasi moral yang dimiliki oleh pemimpin terpilih.
Opini & Analisis Oleh: Lutfi Aminudin
Editor: Ahmad Joko SSp, S.H., C. Neg., C.Med.
