Emsatunews.co.id, Pemalang – H. Mansur Hidayat, S,T. Bupati Pemalang, Jawa Tengah berjanji untuk mengawal hasil kesepakatan bersama dengan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kesetiakawanan Sosial ( AKSI ) dalam sebuah audiensi yang membahas bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Audiensi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap adanya dugaan penyelewengan dalam penyaluran bantuan tersebut. Rabu ( 8/11/2023 ).
Salah satu hasil kesepakatan yang dicapai adalah bahwa Dinas Sosial (Dinsos) akan melakukan koordinasi dengan BNI Pekalongan untuk memastikan kecocokan data penerima bantuan. Dalam hal ini, perwakilan penerima dan perwakilan Polres juga akan terlibat dalam koordinasi tersebut. Desa Mojo dan Desa Pesantren menjadi fokus dalam koordinasi ini.
Bupati Mansur menyatakan, “Dinsos akan segera berkoordinasi dengan BNI Pekalongan, nanti ada perwakilan penerima dan perwakilan dari kepolisian (Polres) terkait dengan dua desa yakni Desa Mojo dan Desa Pesantren. Biar clear datanya sehingga panjenengan segera menerima bantuan di bulan November ini.”
Selain itu, pihak terkait juga akan melakukan verifikasi dan pendataan ulang terhadap penerima bantuan sosial tersebut. Bupati menyatakan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan terkait PKH dan BPNT, dan meminta dukungan serta kepercayaan kepada perwakilan masyarakat. Dinas Sosial dan Inspektorat akan bekerja sama dalam melakukan verifikasi dan pendataan ulang.
Bupati juga menegaskan bahwa ia akan mengawal pelaksanaan hasil audiensi tersebut. “Nanti akan kita kawal terus, Saya juga akan mengawal kaitannya dengan kesepakatan yang ada ini. Nanti Dinsos akan mengumpulkan seluruh pendamping PKH yang ada di Kabupaten Pemalang, baik itu ada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga, perangkat perangkat desa juga akan dikumpulkan dari kami (pemkab) dan dari kepolisian agar tidak ada lagi penyelewengan-penyelewengan di lapangan.”
Sekretaris Aliansi Kesetiakawanan Sosial, Andi Rahmat, berharap agar permasalahan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Pemalang dapat diselesaikan. “Harapannya permasalahan PKH dan BPNT di Kabupaten Pemalang bisa selesai semua, karena (desa) Mojo dan Pesantren itu hanya triger (pemicu) dan kita pengennya bisa clear semua.”
Dengan adanya komitmen dari Bupati Pemalang Mansur Hidayat untuk mengawal hasil kesepakatan dan melakukan tindakan konkret dalam penyaluran bantuan sosial, diharapkan masalah penyelewengan dapat diatasi dan bantuan dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.**( Joko Longkeyang )
