EMSATUNEWS.CO.ID, BOJONEGORO – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bojonegoro menggelar konferensi pers yang bertempat di kantor DPD PKS Bojonegoro, jalan Lisman No. 10 Bojonegoro, Jum’at (9/9/2022).
Konferensi pers secara langsung dipimpin oleh Ketua DPD PKS Bojonegoro Driarso dengan diikuti seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Keadilan Sejahtera Bojonegoro.
Driarso beserta seluruh jajaran pengurus dan kader PKS Bojonegoro sangat menyayangkan sikap pemerintah dengan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berupa pertalite dan solar.
Hal ini resmi diumumkan oleh presiden RI Joko Widodo pada konferensi pers di istana negara hari sabtu, 03 september 2022 yang lalu.
Dalam kutipan sambutannya Driarso, ketua DPD PKS Kabupaten Bojonegoro mengatakan, konferensi pers ini digelar sesuai dengan instruksi DPP dan DPW bahwa tanggal 5 hingga 10 September 2022 secara tegas PKS menolak kenaikan harga BBM.
“Bahwa kebijakan tersebut sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang saat ini masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemik.Kebutuhan bahan pokok yang juga ikut melonjak harganya beberapa waktu lalu, menambah berat beban masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu DPD PKS Bojonegoro menilai kebijakan yang disampaikan Presiden Jokowi tidak melihat penderitaan masyarakat Indonesia di mana di tengah terpuruknya ekonomi masyarakat dengan disusul naiknya harga kebutuhan pokok kini disusul dengan naiknya harga BBM tentunya ini akan berdampak pada naiknya kembali kebutuhan lainnya.
“Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul dengan penurunan ekonomi yang secara mendadak dimasa pademik, lalu kenaikan harga minyak goreng, Belum selesai harga minyak goreng naik,sekarang BBM bersubsidi naik, rakyat kecil semakin terpukul dengan semua ini,” ucap Driarso.
Ketua DPD PKS Kabupaten Bojonegoro Driarso juga menambahkan, akan terjadi efek yang luas di sektor lainnya akibat dari naiknya harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya.
“Naiknya harga BBM ini pasti lebih dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai tukang ojek, pedagang kaki lima, petani, UMKM. Mereka akan menjerit, terpukul ekonominya dan bisa jadi sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi,” imbuhnya.
Lebih jelas ungkap Darsono, Kami DPD PKS Bojonegoro, secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, dan jangan bikin rakyat tambah sengsara, melalui konferensi pers ini, semoga masyarakat mengetahui bahwa DPD PKS Bojonegoro, secara tegas telah menyampaikan pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Selengkapnya DPD PKS Bojonegoro akan menggelar aksi turun ke jalan bersama seluruh pengurus, kader dan simpatisan pada Sabtu, 10 September 2022, di bundaran Adipura,” tegasnya.(den)
