Emsatunews.co.id, Semarang – Jelang menjelang satu tahun memimpin Jawa Tengah, gaya kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi menjadi perbincangan hangat di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Berbeda dengan sebagian kepala daerah lain, sosoknya dikenal minim akan upaya pencitraan dan lebih mengutamakan pelaksanaan program kerja yang bersifat substansial. Hal itu membuatnya jarang muncul di depan publik untuk tujuan meningkatkan popularitas.
erwujudan kepemimpinan seperti ini mendapatkan apresiasi dari berbagai fraksi di DPRD, antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, hingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya merupakan bagian dari koalisi lawan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Ida Nurul Farida, menegaskan bahwa penilaian kinerja Gubernur beserta Wakil Gubernur Taj Yasin tidak bisa hanya berdasarkan frekuensi kehadiran mereka di tengah masyarakat. Menurutnya, tolok ukur utama adalah sejauh mana program yang telah direncanakan dapat terealisasi dan memberikan manfaat nyata. Beberapa contoh yang disebutkannya antara lain penurunan angka kemiskinan, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, pemberian insentif bagi guru agama, serta pembangunan Pondok Pesantren.“Model kepemimpinan Bapak Gubernur bukanlah tentang pencitraan. Bersama Wakil Gubernur, beliau fokus pada pekerjaan yang memiliki substansi nyata. Meskipun beberapa program tidak terlalu terlihat atau populer, masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Farida yang juga anggota Komisi E, Senin (2/2/2026).
Ditanya terkait tanggapan negatif yang muncul dari sebagian netizen di media sosial, ia menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar. Setiap pemimpin pasti akan menghadapi dukungan dan kritikan, karena tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. “Menanggapi setiap komentar netizen akan tak ada habisnya. Mungkin Bapak Luthfi lebih memilih fokus pada substansi kerja dan tidak terlalu terpengaruh oleh komentar negatif tersebut. Yang jelas, kewajiban pemerintah adalah melaksanakan program sesuai rencana, dan kinerja OPD telah mencapai sekitar 95% hingga 97%,” jelasnya.
Farida juga menambahkan bahwa saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur tengah sibuk menangani serangkaian bencana alam yang melanda Jawa Tengah. Sejak akhir tahun 2025, berbagai wilayah seperti Banjarnegara, Cilacap, Kudus, Jepara, Pati, Grobogan, Pekalongan, Pemalang, dan Purbalingga telah dilanda bencana seperti banjir dan longsor.
Apresiasi serupa juga disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Tengah, Messy Widiastuti. Legislator yang berprofesi sebagai dokter dan berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tegal, Kabupaten Tegal, serta Brebes ini menilai bahwa Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur telah menjalankan tugas dengan pembagian tanggung jawab yang baik saat menangani bencana, seperti yang terlihat di wilayah Muria hingga Purbalingga. Komunikasi antara keduanya juga dinilai berjalan lancar. “Semoga kinerja yang sudah baik ini dapat terus dilanjutkan dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya,” ucap Messy.
Dalam hal program kerja, Messy juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat yang mampu meringankan beban masyarakat dalam hal pendidikan. Program ini mencakup beban biaya makan, seragam, hingga asrama yang ditanggung pemerintah. Selain itu, pembangunan yang telah direncanakan juga mulai menunjukkan hasil yang sesuai harapan.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar, Padmasari Mestikajati, menyampaikan pandangan yang sejalan. Ia mengapresiasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur di tengah tantangan banyaknya bencana alam dan pemotongan dana transfer dari pusat yang membatasi ruang gerak. Meskipun demikian, keduanya mampu melakukan akselerasi sehingga program kerja tetap berjalan dengan baik.
Ia mengungkapkan rasa senangnya terhadap program perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak, salah satunya adalah pembangunan rumah perlindungan perempuan di tingkat daerah untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan serta kekerasan.
Mengenai tanggapan negatif netizen terkait gaya kepemimpinan, Mesti menegaskan bahwa kinerja kepala daerah tidak bisa hanya diukur dari kehadiran pribadi di masyarakat. Penilaian harus berdasarkan realisasi program kerja yang telah disepakati bersama DPRD. “Saat bencana terjadi, saya melihat bahwa BPBD Provinsi dan berbagai Dinas telah turun langsung ke lokasi. Tentu saja, secara pribadi Gubernur tidak bisa selalu berada di setiap tempat karena wilayah Jawa Tengah yang cukup luas,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur yang menggandeng para akademisi untuk melakukan riset guna upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, seperti yang telah dilakukan di wilayah Grobogan. **( Joko Longkeyang).
