Emsatunews.co.id. Pemalang – Anggota Komisi A DPRD Pemalang Bidang Pemerintahan, Heru Kundhimiarso, mendesak Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, untuk segera melakukan reformasi birokrasi yang signifikan. Salah satu langkah mendesak yang disarankan adalah perombakan “kabinet” melalui mutasi, rotasi, atau rolling jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Menurut Heru, langkah ini krusial untuk meningkatkan kualitas kerja dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (public service), sekaligus mengakselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di berbagai sektor.
Mantan aktivis pendiri Pusat Informasi dan Kajian Kebijakan Publik (PUSKAPIK) ini mengamati bahwa saat ini banyak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak berada pada posisi yang tepat atau kurang memahami serta menjiwai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jika kondisi ini terus berlanjut, Heru khawatir ketidakmampuan pimpinan OPD dan jajarannya akan menghambat percepatan pembangunan dan menggagalkan upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Heru Kundhimiarso berharap Bupati dapat mengoptimalkan awal masa jabatannya dengan melakukan gebrakan mendasar, yaitu evaluasi kinerja secara menyeluruh dan objektif terhadap seluruh pemangku jabatan di kabinetnya. Perombakan “kabinet” diharapkan dapat menjadi lokomotif perubahan birokrasi di Pemalang.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, DPRD merasa berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan menyampaikan second opinion (rekomendasi) kepada Bupati. Langkah ini, ditegaskan Heru, bukan merupakan tindakan menjatuhkan, melainkan hasil dari monitoring dan kajian yang dihimpun dari masyarakat, dengan tujuan agar Pemkab Pemalang tidak mengalami stagnasi dalam menjalankan program kerjanya.
Lebih lanjut, Kundhi mengingatkan Bupati untuk tidak lagi menempatkan orang-orang yang hanya memberikan laporan ABS (Asal Bapak Senang), tidak memiliki visi yang jelas, kurang profesional, dan tidak memiliki program kerja yang terukur. Ia menilai sudah saatnya pejabat yang tidak menunjukkan prestasi dan dedikasi yang memadai digantikan dengan pegawai yang lebih kapabel, profesional, dan kompetitif.
Kritik tajam juga dilontarkan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang, Heriyanto. Heru menilai bahwa Sekda tidak mampu mengoordinasikan kinerja OPD secara efektif, yang berdampak pada lambannya penanganan berbagai persoalan di Kabupaten Pemalang.
“Sekda tidak mampu mengoordinir pimpinan OPD. Contoh konkret, antara satu dinas teknis dengan dinas teknis lain yang saling berkaitan, terutama dalam penanganan sampah, sama sekali tidak ada koordinasi. Akibatnya, penanganan masalah menjadi kacau,” ungkap Heru.
Menurutnya, lambannya kinerja Sekda dan OPD dalam merespons dan menangani berbagai persoalan daerah mencerminkan adanya masalah mendasar dalam struktur birokrasi Kabupaten Pemalang.
“Sudah saatnya ada pembenahan besar-besaran dalam struktur birokrasi Pemalang untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik secara signifikan,” pungkas Heru Kundhimiarso.( Joko Longkeyang )
