Emsatunews.co.id, Semarang– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai membahas rencana pengubahan pengelolaan Trans Jateng menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa layanan bus tersebut tidak boleh bergeser dari orientasi utamanya sebagai fasilitas pelayanan publik.“Nafasnya transportasi umum (pemerintah) itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan. Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dijadikan BLUD), tapi ada positif-negatifnya,” ujar Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arif Djatmiko dan jajaran di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat, 21 November 2025.
Gubernur menegaskan bahwa banyak daerah mengharapkan Trans Jateng menjangkau wilayah mereka, seperti Kabupaten Batang dan Kota Surakarta. Karena itu, ia meminta Dinas Perhubungan untuk tetap menjaga kualitas layanan Trans Jateng yang selama ini dinilai baik oleh masyarakat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Arif Djatmiko memaparkan perkembangan Trans Jateng sejak 2017 hingga 2025 menunjukkan tren yang sangat positif.“Tahun kemarin saja sudah ada 9,5 juta penumpang. Artinya masyarakat Jawa Tengah yang terlayani semakin banyak,” ujarnya.
Dari 10 target pengembangan, kata Arif, sudah 4 wilayah yang tercover atau sekitar 40 persen. Ia menilai arahan Gubernur sejalan dengan misi pelayanan publik yang menjadi fokus utama pengembangan Trans Jateng.
Terkait ekspansi rute, Arif menegaskan bahwa dalam waktu dekat Dinas Perhubungan masih berpedoman pada RPJMD hingga 2027. Fokus utamanya adalah integrasi layanan angkutan subregional, angkutan kota, dan angkutan pedesaan, bukan menambah jumlah armada Trans Jateng.
Ia menjelaskan bahwa beberapa skenario integrasi telah disiapkan. Di antaranya, penumpang angkutan kota dapat berpindah ke bus Trans Jateng melalui halte yang sama, serta penumpang antarkabupaten dapat melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan pedesaan dari titik yang terhubung.“Jadi, bukan menambah armada Trans Jateng, melainkan menggandeng layanan eksisting milik kabupaten/kota dan pedesaan agar terintegrasi dalam satu sistem,” jelasnya.
Dishub menargetkan bahwa pada 2027, integrasi layanan dapat menjangkau seluruh jenjang, mulai dari subregional, kota, kabupaten, hingga pedesaan. Dengan model integrasi tersebut, jumlah masyarakat yang dapat terlayani diproyeksikan meningkat secara signifikan.“Subregionalnya jalan, kotanya terhubung, kabupatennya terintegrasi, dan desa-desanya ikut tersambung,” tambah Arif.
Sejak diluncurkan pada 2017, Trans Jateng telah mengoperasikan tujuh koridor dengan total 115 bus, melayani sekitar 40% wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Koridor-koridor tersebut meliputi Semarang–Bawen, Purwokerto–Purbalingga, Semarang–Kendal, Solo–Sragen, Magelang–Purworejo, Semarang–Grobogan, serta Sukorejo–Surakarta–Wonogiri.
Target tahun 2030 adalah mengembangkan hingga 12 koridor yang dapat menjangkau 62,86% wilayah Jawa Tengah. Ekspansi tersebut akan dilakukan secara bertahap, yakni tetap tujuh koridor pada 2025, kemudian penambahan lima koridor baru dari tahun 2026 hingga 2030. Selain perluasan wilayah layanan, konektivitas kecamatan diproyeksikan meningkat dari 10,59% menjadi 17,36%, serta konektivitas desa dari 3,16% meningkat menjadi 5,62%.
Dengan berbagai upaya integrasi dan penguatan layanan tersebut, Trans Jateng diharapkan mampu menjadi transportasi publik yang semakin inklusif, efisien, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa kehilangan jati diri sebagai layanan publik yang bukan berorientasi bisnis. **( joko Longkeyang).
