Emsatunews.co.id, Pemalang – Komitmen untuk membangun sistem pendidikan yang adil dan terbuka di Jawa Tengah kembali ditegaskan oleh Gubernur Ahmad Luthfi. Penegasan ini disampaikan Luthfi dalam acara “Gubernur Menyapa” yang berlangsung di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Dalam forum dialog tersebut, Gubernur berinteraksi langsung dengan pelajar, perwakilan organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Salah satu sorotan utama datang dari perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah, yang menanyakan perihal sistem zonasi sekolah yang dinilai masih memicu keluhan saat tahun ajaran baru tiba.
Menanggapi hal tersebut, Luthfi menjelaskan bahwa kebijakan zonasi merupakan aturan yang ditetapkan secara nasional, namun ia memastikan implementasinya di Jawa Tengah harus dilaksanakan dengan prinsip kejujuran dan tanpa adanya praktik curang.”Itu kebijakan pusat. Tapi saya tegaskan, di Jawa Tengah tidak ada titip-menitip siswa, atau no jasa penitipan,” ungkap Luthfi dengan tegas. Ia menambahkan, tujuan dari sistem zonasi adalah untuk pemerataan kesempatan belajar, bukan justru mempersulit akses pendidikan bagi anak-anak.
Di kesempatan yang sama, muncul pertanyaan dari siswa SMKN 5 Surakarta, Rafa Febrian Wicaksono, mengenai langkah Pemprov Jateng dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah-daerah pinggiran.
Gubernur Luthfi memaparkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah menyiapkan sejumlah program untuk pemerataan akses pendidikan, di antaranya melalui program Sekolah Garuda dan Sekolah Keberbakatan. Bahkan, pada tahun 2025, Pemprov meluncurkan program Sekolah Kemitraan. Melalui program ini, Pemprov mengalokasikan pembiayaan bagi 5.004 siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem di sekolah swasta.”Kita siapkan lima ribuan anak-anak miskin ekstrem yang putus sekolah. Kita tempelkan di sekolah-sekolah swasta yang sudah terprogram,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur juga menegaskan kembali kebijakan pendidikan gratis di seluruh SMA dan SMK Negeri Jawa Tengah. Sekolah dilarang keras untuk menarik pungutan dalam bentuk apa pun dari siswa.”Program pendidikan gratis itu sudah diawasi dewan pengawas. Jangan coba-coba menarik iuran, karena itu melanggar aturan. Semua biaya pendidikan di SMA/SMK negeri di Jawa Tengah gratis,” beber Luthfi.
Gubernur Luthfi menekankan bahwa pemerintah akan terus memperluas akses pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru dan pemberian bantuan sosial pendidikan untuk menunjang kebutuhan seperti transportasi dan kuota internet.”Intinya, kami ingin memastikan bahwa semangat pendidikan gratis benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa tanpa terkecuali,” pungkasnya.( Joko Longkeyang ).
