Emsatunews.co.id, Jakarta – Pemerintah pusat resmi memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi guna mengakselerasi program pembangunan 3 juta rumah. Langkah strategis ini diambil untuk memangkas angka kekurangan hunian (backlog) nasional, khususnya bagi masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrem.
Kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta para gubernur di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa inovasi di tingkat daerah merupakan kunci utama dalam menyediakan hunian layak. Ia berkomitmen penuh untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan target strategis nasional.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa rakor tersebut menghasilkan sejumlah arahan penting. Salah satunya adalah penggunaan data DTSEN dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan tunggal agar intervensi program tepat sasaran.”Mendagri dan Menteri PKP meminta kepala daerah membangun persepsi yang sama. Kolaborasi lintas sektor sangat krusial karena pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh pembiayaan secara mandiri,” ungkap Boedyo.
Ia menambahkan, para kepala daerah didorong untuk melahirkan inovasi penyediaan hunian, mulai dari pembangunan rumah susun, penyaluran rumah bersubsidi, hingga percepatan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari kementerian juga menjadi pilar pendukung utama dalam gerakan ini.
Dalam forum yang sama, terungkap bahwa Jawa Tengah berhasil menuntaskan backlog sebanyak 274 ribu unit sepanjang tahun 2025. Keberhasilan ini diklaim sebagai buah manis dari skema gotong royong yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dana CSR perusahaan, Baznas, hingga swadaya masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi khusus atas konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mengalokasikan APBD untuk perbaikan 17 ribu unit RTLH pada tahun lalu.”Apresiasi tinggi bagi pemerintah daerah yang berinisiatif menganggarkan dana untuk rumah layak huni, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Jawa Tengah,” puji Maruarar.
Memasuki tahun 2026, Pemprov Jateng menargetkan capaian serupa guna memastikan tren penurunan angka backlog tetap terjaga. Selain pembangunan rutin, pemerintah juga memprioritaskan relokasi bagi warga yang terdampak bencana melalui penyediaan hunian sementara maupun tetap.
Langkah konkret ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan agenda strategis nasional, yakni memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap tempat tinggal yang aman dan layak.**( Joko Longkeyang).
