JURNAL PEMALANG – Direktur Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia dan Timor-Leste, Dr. Denis Suarsana, menegaskan pentingnya penguatan konsep Ekonomi Pancasila melalui kolaborasi internasional dan pertukaran gagasan lintas negara. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Panel dan Peluncuran Buku “The Pancasila Market Economy” yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina bersama Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) di Jakarta, Senin (11/5).
“Acara hari ini sangat istimewa bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Buku yang kami presentasikan hari ini bukan hanya hasil karya sekelompok penulis yang namanya tercantum di sampul, tetapi merupakan hasil dari perjalanan panjang selama bertahun-tahun dan setidaknya menjadi representasi dari lebih dari satu dekade kerja sama dan kemitraan yang erat serta produktif antara KAS dan Universitas Paramadina,” ujar Denis.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menyampaikan apresiasi kepada para penulis dan panelis yang terlibat dalam penyusunan buku tersebut. Menurutnya, buku ini merupakan bagian dari upaya intelektual untuk terus mencari bentuk ekonomi Indonesia yang semakin matang dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.
“Terima kasih sudah mewujudkan buku ini. Dan buku ini adalah terus kita berpikir untuk mencari jalan bagaimana ekonomi kita semakin lama, semakin sempurna,” ujar Didik.
Senior Director and Head International Policy Group Bank Indonesia, Haris Munandar, Ph.D, dalam Keynote speech-nya menegaskan pentingnya membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan nilai kemanusiaan.
Dalam pandangannya, yang dibutuhkan Indonesia adalah keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, kompetisi dan solidaritas, serta efisiensi dan keadilan. “Yang kita butuhkan adalah ekonomi yang memiliki keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara kompetisi dan solidaritas, antara efisiensi dan keadilan. Dan disinilah, Pancasila diharapkan memberikan harapan.”
Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kementerian UMKM, Dr. Ali, menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data yang berpihak pada UMKM dan selaras dengan nilai Pancasila.
“Saya percaya bahwa implementasi Kebijakan berbasis Pancasila Market ekonomi semakin dibutuhkan seiring dengan Kepentingan penerapan Efficient Risk Policy Atau kebijakan berbasis data, pemerataan, keberpihakan terhadap UMKM yang akan mampu menjadi dasar peninjauan kebijakan,” katanya.
