Emsatunews.co.id, Karanganyar — Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Jawa Tengah kini memasuki babak baru. Senator DPD RI, Abdul Kholik, secara resmi mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Jawa Tengah untuk masa bakti 2026-2031.
Prosesi pengukuhan yang khidmat tersebut digelar di Gedung Wanita Karanganyar pada Jumat (29/5/2026). Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 145/Provinsi Jawa Tengah, pelantikan ini dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani. Agenda ini juga disaksikan oleh Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama, deretan kepala daerah, serta ratusan perwakilan BPD se-Jawa Tengah.
Usai resmi dilantik, Abdul Kholik menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan peran kelembagaan desa selama lima tahun ke depan. Fokus utamanya adalah mendongkrak kapasitas sumber daya manusia (SDM) para anggota BPD agar mampu mengawal pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel.”BPD memegang peran krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Oleh karena itu, ABPEDNAS Jateng harus hadir sebagai wadah perjuangan aspirasi sekaligus mitra strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa,” ujar Abdul Kholik.
Langkah penguatan ini mendapat dukungan penuh dari aparat penegak hukum. Jamintel Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, dalam arahannya mengingatkan bahwa sinergi yang harmonis antara jajaran pemerintah desa dan BPD adalah kunci utama. Menurutnya, kolaborasi yang sehat akan menjauhkan tata kelola desa dari potensi penyimpangan hukum.
Senada dengan hal itu, Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama menaruh harapan besar pada kepengurusan baru ini. Ia optimistis di bawah kepemimpinan Abdul Kholik, ABPEDNAS Jawa Tengah mampu menjadi motor penggerak yang progresif dalam menjembatani suara masyarakat tingkat akar rumput.
Momentum pelantikan ini diharapkan menjadi titik balik bagi seluruh anggota BPD di Jawa Tengah untuk lebih aktif, kritis, dan solutif dalam mengawal dana desa demi kemajuan daerah.**( Joko Longkeyang).
