Emsatunews.co.id, Semarang – Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026) menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunjukkan bahwa ideologi bangsa tidak hanya hidup dalam teks pidato. Di tengah gempuran konflik horizontal dan dinamika geopolitik dunia yang kian memanas, komitmen membumikan nilai-nilai dasar negara tersebut justru diperkuat lewat kebijakan pertahanan sosial ekonomi warga.
Hal itu terpancar saat Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memimpin jalannya upacara peringatan di halaman Kantor Gubernur, Semarang. Di hadapan jajarannya, ia menggarisbawahi fungsi utama Pancasila sebagai jangkar pemersatu kemajemukan, khususnya bagi warga lokal yang memiliki latar belakang suku dan budaya yang sangat beragam.
”Para pendiri bangsa (founding fathers) sudah menetapkan Pancasila sebagai instrumen pemersatu. Fondasi berpikir inilah yang wajib terus kita gaungkan di Jawa Tengah, apa pun latar belakang ras dan bahasanya,” tutur Ahmad Luthfi.
Wujud Sila Kelima: Dari Jaminan Rumah hingga Subsidi Nelayan
Baginya, esensi sejati dari Pancasila, terutama sila keadilan sosial, harus dirasakan langsung oleh dapur masyarakat kecil. Bersama Taj Yasin, Pemprov Jateng mengunci komitmen tersebut ke dalam peta jalan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan publik.
Pendekatan ini diterjemahkan melalui serangkaian program taktis yang menyasar berbagai klaster masyarakat, antara lain:
1. Penyokong Wong Cilik: Pemberian fasilitas rumah layak huni (1 KK 1 Rumah), akses kesehatan menyeluruh bagi warga miskin, hingga penyediaan daycare (tempat penitipan anak) gratis untuk buruh.
2. Penguatan Sektor Pangan: Kemudahan penebusan pupuk bagi para petani dan penyaluran subsidi solar langsung untuk para nelayan.
3. Inovasi Daerah & Milenial: Pengadaan Dokter Spesialis Keliling (Speling) ke pelosok, optimalisasi program Kecamatan Berdaya, gerakan Pesantren Obah, serta peluncuran Kartu Zilenial.
Amanat Pusat: Titip Pancasila di Kebijakan Publik
Keselarasan langkah di daerah ini sejalan dengan pesan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, yang dibacakan dalam upacara bertema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” tersebut.
Pusat menginstruksikan dengan tegas agar setiap menteri dan kepala daerah tidak melahirkan produk hukum atau kebijakan yang diskriminatif. “Saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” bunyi amanat dari Kepala BPIP.**( Joko Longkeyang).
