SEMARANG, Emsatunews.co.id – Komitmen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam mengawal kesejahteraan masyarakat dari garis akar rumput terus diperkuat. Langkah nyata ini ditunjukkan oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IV/Diponegoro, Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., yang memimpin langsung jalannya evaluasi taktis terhadap program strategis nasional.
Bertempat di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) IV/Diponegoro, Semarang, Pangdam mengikuti kegiatan konferensi video (video conference) berskala nasional pada Selasa (30/6/2026). Rapat koordinasi virtual tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Panglima (Wapang) TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi R., S.Sos., M.Si., dengan agenda tunggal mengevaluasi percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Langkah ini dilakukan secara serentak bersama seluruh pimpinan satuan jajaran TNI AD di tanah air guna memastikan monitoring program berjalan linier dan terintegrasi dari pusat hingga ke tingkat daerah. KDKMP sendiri merupakan program andalan berbasis kerakyatan yang diinisiasi untuk menggerakkan roda perekonomian mikro melalui penguatan lembaga koperasi di setiap desa dan kelurahan.
Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI Achiruddin menegaskan bahwa jajaran Kodam IV/Diponegoro siap menerjunkan personel dan segenap sumber daya yang ada guna memastikan target pembangunan KDKMP di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terealisasi tepat waktu. Baginya, ketahanan pangan dan ekonomi wilayah tidak boleh terpisah dari sistem pertahanan negara.
”Evaluasi berkala seperti ini sangat penting dilakukan untuk meninjau dinamika di lapangan. Kita ingin memastikan bahwa kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini bukan sekadar simbol formalitas, melainkan sebuah wadah produktif yang dampak positifnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat desa,” tegas Pangdam IV/Diponegoro.
Melalui interaksi virtual yang berlangsung dinamis, jajaran TNI AD saling bertukar data dan mengidentifikasi sejumlah tantangan riil yang dihadapi di tiap-tiap wilayah. Keterlibatan aktif para aparat teritorial, seperti bintara pembina desa (babinsa), menjadi kunci utama pemerintah dalam memetakan potensi lokal serta mengatasi hambatan administratif maupun teknis di lapangan.
Wapang TNI Jenderal TNI Tandyo Budi dalam arahannya mengingatkan bahwa keberhasilan KDKMP sangat bergantung pada komitmen penyamaan visi di tingkat operasional. Koordinasi yang kuat diyakini mampu memangkas birokrasi yang menghambat serta mempercepat eskalasi penyelesaian masalah. Peran institusi militer dalam aspek ini adalah sebagai katalisator sekaligus pendamping masyarakat agar sistem koperasi dapat berjalan secara akuntabel.
Diharapkan dengan pelaksanaan kendali dan pengawasan ketat yang dilakukan secara berkala ini, tata kelola pembangunan KDKMP akan semakin optimal, efisien, dan tepat sasaran. Sinergi segitiga emas antara pihak instansi TNI, jajaran pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif seluruh lapisan pemangku kepentingan (stakeholders) lokal menjadi prasyarat mutlak. Gabungan elemen tersebut dipercaya mampu melahirkan unit koperasi yang tidak hanya produktif dan mandiri, tetapi juga berdaya saing tinggi demi mendongkrak kesejahteraan sosial di masa depan.*( Joko Longkeyang).
