SEMARANG, Emsatunews.co.id – Maraknya ancaman pinjaman online (pinjol) ilegal dan praktik judi online (judol) yang merambah hingga ke kamar-kamar rumah warga, disikapi serius oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemprov Jateng kini memperketat benteng pertahanan ekonomi masyarakat hingga ke level pedesaan.
Langkah taktis ini diambil bukan hanya untuk memutus rantai ketergantungan masyarakat pada platform ilegal, melainkan juga untuk membuka keran pembiayaan formal yang aman dan produktif demi mendongkrak ekonomi daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan yang sehat merupakan instrumen vital dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ekosistem keuangan yang aman harus mampu menyentuh seluruh wilayah tanpa terkecuali.”Akselerasi ekosistem keuangan inklusif ini sangat krusial. Banyak potensi di tingkat kabupaten/kota yang belum tergali maksimal. Jangkauan layanan keuangan kita harus mampu meng-cover masyarakat hingga ke tingkat kelurahan dan pelosok desa,” ujar Ahmad Luthfi saat membuka Rakorda dan Rapat Pleno TPAKD se-Jateng Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6/2026).
Luthfi menambahkan, prioritas perluasan akses ini menyasar para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah yang kerap kesulitan mendapatkan permodalan. “UMKM di pelosok sangat membutuhkan sokongan kredit mikro agar usaha mereka bisa berkembang tanpa terjebak rentenir,” cetusnya.
Ancaman Nyata di Dalam Kamar
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, membeberkan tantangan berat di era digital. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat aktivitas keuangan ilegal makin terselubung dan sulit dideteksi oleh lingkungan terdekat.”Sekarang orang bisa pinjam uang atau main judi online dari dalam kamar sendiri. Orang lain tidak ada yang tahu, bahkan istri sendiri pun tidak tahu. Ini menyasar semua kalangan, bukan cuma masyarakat bawah tapi sudah merambah ke kelas menengah ke atas,” ungkap Sumarno.
Melihat fenomena tersebut, edukasi keuangan secara masif mutlak dilakukan. Menariknya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini mengambil langkah progresif dengan menggandeng aparat terdepan di masyarakat, yaitu Babinsa dan Bhabinkamtibmas, untuk menanamkan literasi keuangan langsung ke rumah-rumah warga.
Sinergi dan Target Capaian 2026
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, memaparkan bahwa arah kebijakan TPAKD tahun 2026 akan difokuskan pada lima pilar utama. Salah satunya adalah penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai sektor pangan serta digitalisasi keuangan daerah.
Upaya ini berjalan beriringan dengan tren positif ekonomi Jateng. Data OJK mencatat, pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah melesat di angka 5,89 persen (yoy), berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen.
Komitmen serupa dikobarkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Noor Nugroho. BI siap mengawal transformasi ini melalui perluasan sistem pembayaran digital yang aman, seperti optimalisasi penggunaan QRIS dan BI-FAST di tingkat desa.
Sebagai informasi, program TPAKD Jateng terbukti memberikan dampak nyata. Melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), sebanyak 7 juta warga telah teredukasi. Ditambah lagi, program Kredit Melawan Rentenir telah berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 1,45 triliun kepada lebih dari 75 ribu debitur, membebaskan masyarakat dari jeratan lintah darat. ( Joko Longkeyang).
