PEMALANG, Emsatunews.co.id — Langkah kaki ratusan petugas berseragam rompi khusus dengan tanda pengenal resmi mulai menyusuri gang-gang permukiman hingga kawasan sentra industri di seluruh penjuru negeri, Senin (15/6/2026). Di pundak mereka, sebuah misi besar sedang dipertaruhkan: memutakhirkan potret makro dan mikro perekonomian domestik melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Momentum pendataan dari pintu ke pintu (door-to-door) yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini menjadi fondasi krusial dalam menyusun kompas pembangunan Indonesia yang lebih inklusif dan presisi.
Sensus sepuluh tahunan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi di atas kertas. Di tengah dinamika global dan transformasi digital yang mendisrupsi lanskap bisnis, SE2026 hadir sebagai instrumen navigasi untuk memetakan struktur, profil, serta karakteristik usaha masyarakat. Hasil dari sensus ini nantinya akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, mulai dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga penguatan sektor pariwisata berkelanjutan“Menyongsong Sensus Ekonomi 2026 untuk Indonesia Maju”
Geliat menyukseskan agenda nasional ini salah satunya tercermin di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sebagai bentuk kesiapan daerah, penandatanganan komitmen dukungan lintas sektoral telah diikrarkan di Ballroom Hotel R-Gina, Pemalang, Jumat (12/6/2026). Seremonial yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta asosiasi pengusaha seperti Kadin, HIPMI, dan Apindo tersebut menegaskan kesatupaduan langkah dalam mengawal validitas data.
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menegaskan bahwa akurasi data merupakan kunci utama untuk mengurai tantangan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Sensus Ekonomi ini adalah fondasi penting bagi pemerintah daerah untuk melihat peta potensi riil UMKM serta industri lokal secara sempurna. Dengan data yang mutakhir, intervensi kebijakan yang kami lakukan ke depan tidak akan salah sasaran,” ujarnya.
Transparansi dan Validitas
Tantangan terbesar dalam pengumpulan data berbasis lapangan sering kali berakar pada skeptisisme publik. Menjawab persoalan tersebut, Kepala BPS Kabupaten Pemalang memastikan seluruh rangkaian Pelayanan Statistik Terpadu (PST) maupun proses pendataan lapangan dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas biaya.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), layanan informasi yang di luar ketentuan tersebut dipastikan gratis. Petugas pun dilarang keras menerima segala bentuk pemberian atau gratifikasi (tip) dalam bentuk apa pun.
Guna menjamin kelancaran komunikasi dan transparansi informasi selama masa pendataan, BPS juga mengintegrasikan layanan Call Center pusat melalui nomor WhatsApp resmi 0815-1126-2026 yang terhubung langsung dengan jaringan BPS Provinsi di seluruh Indonesia.
Dukungan serupa mengalir dari sektor makro lainnya, termasuk Kementerian Pariwisata RI. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya menyatakan bahwa data komprehensif dari SE2026 akan menjadi pijakan strategis bagi kementeriannya dalam memetakan persebaran usaha pariwisata, merancang program prioritas seperti pengembangan desa wisata, serta memperkuat pariwisata berkualitas yang ramah lingkungan.
Masyarakat dan para pelaku usaha diimbau untuk tidak ragu menyambut kehadiran para petugas yang dilengkapi surat tugas resmi dan kode QR khusus tersebut. Prinsip TIR—Terima petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia terjaga—menjadi jaminan bahwa setiap informasi yang diberikan dilindungi oleh undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan negara. Di momentum peringatan bulan lahirnya Pancasila ini, memberikan data ekonomi yang jujur dan akurat adalah bentuk ejawantah nyata dari semangat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih makmur dan berdaulat.
Sebagai penutup,Teguh Iman Santoso Kepala BPS Kabupaten Pemalang mengajak seluruh warga untuk memandang kegiatan ini sebagai investasi masa depan. “Usaha Anda, data Anda, masa depan Indonesia. Partisipasi aktif Anda adalah kontribusi paling berharga untuk memastikan arah pembangunan daerah ini melaju ke arah yang lebih sejahtera dan maju,” ajaknya.( Joko Longkeyang).
