PEMALANG, EMSATUNEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang bergerak cepat memastikan hak-hak dasar masyarakat di sektor kesehatan dan sosial terpenuhi dengan tepat sasaran. Melalui Komisi D, wakil rakyat ini menggelar rapat kerja krusial guna menggenjot akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah (DTSEN), Kamis (18/6/2026).
Langkah taktis ini diambil sebagai respons atas pentingnya validitas data tunggal. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan daerah, mendongkrak efektivitas program perlindungan sosial, hingga memangkas ketimpangan akses layanan kesehatan di Kabupaten Pemalang.
Jalannya rapat kerja yang berlangsung dinamis ini dipimpin langsung oleh Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang, Mokh. Safi’i, S.Ag. Rapat ini juga dihadiri oleh jajaran anggota Komisi D lainnya beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.”Validitas data DTSEN ini adalah harga mati. Jika datanya keliru, maka program jaminan kesehatan dan bantuan sosial taruhannya. Kita ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat Pemalang mendapatkan hak pelayanan medis yang adil, merata, dan berkelanjutan,” tegas Mokh. Safi’i di sela-sela memimpin rapat.
Menepis Program Salah Sasaran
Dalam pembahasan bersama OPD terkait, Komisi D menyoroti pentingnya integrasi data yang adaptif terhadap dinamika di lapangan. Selama ini, kendala administrasi dan pembaruan data yang lambat kerap menjadi pemicu munculnya persoalan program salah sasaran di tingkat akar rumput.
Melalui penguatan DTSEN ini, DPRD Kabupaten Pemalang mendesak instansi terkait untuk melakukan validasi secara berkala dan transparan. Langkah ini dinilai efektif sebagai instrumen perlindungan sosial bagi warga miskin agar tidak kehilangan hak jaminan kesehatan gratis dari pemerintah.
Komitmen Pelayanan Berkelanjutan
Rapat kerja ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang harus segera dieksekusi oleh pihak eksekutif. Selain pembenahan sistem data, sinergi antar-OPD juga dituntut lebih agresif agar pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit daerah tidak lagi tebang pilih.
Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang berkomitmen akan terus mengawal jalannya pembenahan data ini. Pengawasan ketat bakal dilakukan guna memastikan sistem pelayanan kesehatan masyarakat Pemalang berjalan di jalur yang benar tanpa menyisakan celah diskriminasi bagi warga kurang mampu. ( Joko Longkeyang).
