Berita UtamaDaerahPemalang

Langkah Berani Camat Comal Rombak Total Kualitas Pelayanan Publik

Joko Longkeyang
11
×

Langkah Berani Camat Comal Rombak Total Kualitas Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini

Emsatunews.co.id, Pemalang — Wajah pelayanan publik di Kabupaten Pemalang bersiap menghadapi babak baru. Camat Comal, Comal Muchammad Maksum, S.IP., M.M., memimpin langsung langkah strategis untuk merombak standar pelayanan birokrasi agar lebih transparan, cepat, dan berpihak kepada masyarakat.

 

​Langkah progresif tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik yang dihelat di Pendopo Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Rabu (26/8/2026).

​Forum penting ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial tahunan. Pertemuan tersebut menghadirkan diskusi terbuka yang melibatkan berbagai elemen strategis daerah, mulai dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), para kepala desa se-Kecamatan Comal, perwakilan organisasi masyarakat (ormas), akademisi dari perguruan tinggi, hingga insan media.

Baca Juga :  Buka Rakor Germas, Wakil Bupati Katakan Kesehatan Dimulai dari Perilaku Bersih

​Kehadiran lintas sektor ini bertujuan untuk menyerap aspirasi riil sekaligus mengevaluasi langsung kualitas pelayanan yang dirasakan warga sehari-hari di tingkat kecamatan.

Kolaborasi Lintas Sektor Demi Pelayanan Prima

​Dalam pemaparannya, Comal Muchammad Maksum menegaskan bahwa birokrasi modern tidak boleh lagi berjalan secara eksklusif. Penguatan mutu pelayanan hanya bisa tercapai apabila ada keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Baca Juga :  NPCI Pemalang Resmi Pindah ke Markas Baru di Stadion Mochtar: Tingkatkan Pelayanan untuk Atlet Disabilitas

​”Pelayanan publik yang prima adalah hak setiap warga. Kami di tingkat kecamatan berkomitmen membuka ruang kritik seluas-luasnya melalui forum ini agar setiap layanan administrasi maupun sosial benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara tepat,” ujar Comal Muchammad Maksum di Pendopo Kecamatan Comal.

​Melalui forum konsultasi publik ini, sejumlah poin krusial terkait efisiensi birokrasi, pemangkasan alur pelayanan yang berbelit-belit, serta transparansi anggaran turut menjadi sorotan utama. Para perwakilan desa dan ormas memberikan masukan konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.( Joko Longkeyang).