PEMALANG, Emsatunews.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang menggelar Rapat Paripurna untuk membedah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (21/9/2026). Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pemalang, forum legislatif ini secara khusus mendengarkan penyampaian pandangan umum dari seluruh fraksi.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Martono, serta dihadiri oleh Plt. Bupati Pemalang, Nurkholes, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Suasana sidang berlangsung dinamis saat masing-masing perwakilan fraksi mulai menyampaikan poin-poin evaluasi mendasar terhadap rancangan anggaran tahun mendatang.
Isu pembangunan fisik dan perbaikan layanan publik menjadi sorotan tajam. Seluruh fraksi menyuarakan urgensi percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang dinilai memegang peranan krusial bagi mobilitas serta rantai pasok ekonomi warga Pemalang. Selain itu, peningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan akses pendidikan yang merata turut didorong agar masuk dalam daftar prioritas penganggaran.
Tak sekadar menuntut alokasi pembangunan, para wakil rakyat juga menyoroti aspek efisiensi fiskal daerah. Pemkab Pemalang didesak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan serta mempercepat tingkat serapan anggaran sejak awal tahun berjalan. Langkah tegas ini dinilai sangat vital agar program penanganan kemiskinan dan pengentasan angka pengangguran dapat membuahkan hasil nyata di lapangan.
Dari sektor ekonomi sektoral, fraksi-fraksi DPRD sepakat mendorong penguatan pada empat pilar utama daerah: pertanian, perikanan, pariwisata, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan modal serta kemudahan akses pasar bagi para pelaku usaha kecil dipandang sebagai formula paling efektif untuk mendongkrak daya beli masyarakat setempat.
Pelaksanaan rapat paripurna ini menandai fase krusial dari mekanisme panjang penyusunan APBD Pemalang 2027. Setelah tahap penyampaian pandangan umum selesai, agenda dilanjutkan ke pembahasan teknis yang lebih mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Langkah kolaboratif ini ditargetkan mampu menghasilkan porsi APBD yang benar-benar tepat sasaran dan berorientasi sepenuhnya pada kesejahteraan masyarakat Pemalang.( Joko Longkeyang).
