Berita UtamaBrebes

Puluhan Tahun Diperjuangkan, Brebes Selatan Kini Menuju Gerbang Kabupaten Baru Segera Diparipurnakan di Provinsi

Eryanto
5
×

Puluhan Tahun Diperjuangkan, Brebes Selatan Kini Menuju Gerbang Kabupaten Baru Segera Diparipurnakan di Provinsi

Sebarkan artikel ini

EMSATUNEWS.CO.ID, BREBES — Perjuangan panjang pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Brebes Selatan kini memasuki babak yang paling menentukan.

Dukungan politik di tingkat Kabupaten Brebes telah bulat. Sementara DPRD Provinsi Jawa Tengah terus mengawal proses pembahasannya menuju tahapan berikutnya di Paripurna Provinsi

Komitmen itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema, Aspirasi Masyarakat dan Dampak Pemekaran terhadap Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah Brebes Selatan, yang digelar DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Jateng melalui Divisi Perencanaan Strategis, di Grand Dian Hotel Bumiayu, Selasa (17/11/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pansus CDOB DPRD Provinsi Jawa Tengah Asrar, S.E., M.M., anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Jateng Erik Abibon, para camat wilayah Brebes Selatan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta para pegiat pemekaran.

Tiga narasumber hadir memberikan pandangan, yakni Asrar, Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan Agus Sutrisno, dan akademisi FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Dr. Alizar Isna, M.Si.

Bukan Sekadar Kabupaten Baru

Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan, Agus Sutrisno, menegaskan bahwa perjuangan ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Aspirasi tersebut lahir dari kebutuhan yang sangat sederhana namun mendasar: pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau.

Baca Juga :  Brebes Selatan Naik Status dari CDOB menjadi CDPOB

Luasnya wilayah Kabupaten Brebes membuat masyarakat di kawasan selatan harus menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk mengakses pusat pemerintahan. Kondisi inilah yang menjadi alasan penting perlunya pembentukan daerah otonomi baru.

“Pemekaran bukan semata-mata membentuk kabupaten baru. Ini tentang menghadirkan pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegas Agus.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Jateng, Erik Abibon, menyampaikan bahwa pemekaran harus didukung perencanaan yang matang, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kesiapan kelembagaan dan administrasi. Potensi pertanian, perdagangan, UMKM, dan pariwisata Brebes Selatan juga dinilai perlu dikembangkan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Akademisi Unsoed, Dr. Alizar Isna, menambahkan bahwa pembentukan daerah otonomi baru harus didasarkan pada kajian kebutuhan masyarakat, kelayakan daerah, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan pembangunan.

Dukungan Penuh DPRD Brebes Sepakat, Tanpa Satu Pun yang Menolak

Dukungan politik terhadap pemekaran Brebes Selatan juga ditegaskan anggota DPRD Kabupaten Brebes dari Komisi I, H. Ahmad Zamroni.

Ia menyebut seluruh 50 anggota DPRD Kabupaten Brebes telah menyetujui usulan pembentukan CDOB Brebes Selatan dalam rapat paripurna di tingkat kabupaten.

“Alhamdulillah, ketika CDOB Brebes Selatan diparipurnakan, seluruh 50 anggota DPRD Kabupaten Brebes sepakat. Tidak ada satu pun yang menolak,” ungkap Zamroni, kepada awak media.

Baca Juga :  Implementasi Restoratif Justice Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Mantan Sekretaris Pansus CDOB Brebes Selatan tersebut menyambut positif langkah DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah membentuk pansus untuk mengawal proses pemekaran.

Ia juga menyampaikan bahwa rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait CDOB Brebes Selatan yang semula dijadwalkan pada 18 November 2026, dijadwalkan ulang menjadi 25 November 2026.

Zamroni berharap paripurna tersebut menghasilkan persetujuan yang kuat sebagai langkah melanjutkan perjuangan Brebes Selatan ke tingkat pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan mengawal setiap tahapan proses pemekaran. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Brebes menjadi modal penting dalam memperjuangkan terbentuknya kabupaten baru.

Terkait moratorium pemekaran daerah, Zamroni berharap pemerintah pusat dapat membuka peluang bagi daerah yang telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan proses pembentukan daerah otonomi baru.

Kesiapan Brebes Selatan dari aspek pemerintahan

FGD tersebut menjadi ruang konsolidasi berbagai pihak untuk memperkuat aspirasi, sekaligus membahas kesiapan Brebes Selatan dari aspek pemerintahan, pelayanan publik, ekonomi, dan pembangunan.

Bagi masyarakat Brebes Selatan, tujuan utama pemekaran bukan sekadar melahirkan kabupaten baru. Melainkan mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, pembangunan yang merata, serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.***