EMSATUNEWS.CO.ID, MAGELANG, – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Magelang menyatakan dukungan penuh atas seluruh hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III DPP PPP.
Keputusan Ketua Umum H. Muhammad Mardiono menonaktifkan Agus Suparmanto dari posisi Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin dari posisi Sekretaris Jenderal dinilai sebagai tindakan esensial demi memulihkan tertib administrasi serta kelancaran tata kelola birokrasi partai.
Sekretaris DPC PPP Kabupaten Magelang, Mulyono, menegaskan dari kacamata teknis kesekretariatan, posisi Sekjen dan Waketum adalah poros operasional yang menghubungkan pusat dengan daerah.
Jika pejabat bersangkutan tidak aktif atau absen dalam agenda formal kepartaian, arus birokrasi dan legalitas organisasi di tingkat cabang mengalami hambatan nyata.
Sebagai sekretaris cabang, ‘kata Mulyono’ kami memahami betul bahwa, fungsi kesekretariatan DPP adalah urat nadi operasional partai. Bila posisi Sekjen dan fungsionaris harian tidak berjalan semestinya atau tidak hadir dalam forum krusial seperti Mukernas, tata kelola persuratan, koordinasi struktural, hingga legalitas keputusan daerah ikut tersendat.
“Penonaktifan ini murni kebutuhan organisasi agar roda administrasi DPP kembali bernapas normal,” papar Mulyono di Magelang.
Mulyono meluruskan bahwa putusan Rakornas III bukanlah kebijakan sepihak dari Ketua Umum H. Muhammad Mardiono. Langkah restrukturisasi tersebut merupakan eksekusi langsung atas desakan forum resmi yang menghimpun seluruh pengurus wilayah (DPW) dan cabang se-Indonesia yang menghendaki ketertiban administrasi nasional.
Menurutnya, forum Rakornas III menjadi kanal resmi bagi daerah untuk menyuarakan kendala teknis dan manajerial yang dialami akibat kepengurusan pusat yang tidak sinkron.
“Jangan dibangun narasi bahwa Pak Mardiono bertindak otoriter atau sepihak. Pak Mardiono justru mengeksekusi rekomendasi tertulis dan mandat kolektif forum Rakornas III.
Seluruh wilayah sepakat bahwa partai tidak boleh disandera oleh kevakuman administratif fungsionaris tertentu. Pimpinan partai harus fungsional, hadir secara administratif maupun politik,” tegas Mulyono.***
