TEGAL, Emsatunews.co.id — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mematok target ambisius untuk menyelesaikan program peningkatan kemantapan jalan di seluruh wilayah provinsi pada tahun 2026. Langkah ini diambil setelah Jateng berhasil meraih peringkat kedua nasional dengan tingkat kemantapan jalan mencapai 94 persen pada 2025.
Penegasan tersebut disampaikan Luthfi saat memimpin Rembug Pembangunan di Pendapa Ki Gede Sebayu, Kota Tegal, Senin (22/6/2026). Dalam forum yang dihadiri oleh kepala daerah dari wilayah pengembangan Bregasmalang (Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Pemalang) serta Petanglong (Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan) itu, Luthfi menekankan bahwa infrastruktur jalan merupakan tulang punggung pergerakan ekonomi masyarakat.
“Kita lakukan review dan ini hasilnya. Perbaikan harus dilakukan secara masif di seluruh kabupaten/kota untuk menjaga momentum pertumbuhan,” ujar Luthfi dalam sambutannya.
Evaluasi Penurunan Kualitas
Berdasarkan hasil evaluasi Pemprov Jawa Tengah, terdapat sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami penurunan kualitas fisik. Data menunjukkan, Kabupaten Brebes mencatat penurunan panjang jalan mantap sebesar 18 kilometer atau 12 persen. Disusul Kabupaten Pemalang yang turun 14 kilometer (15 persen), Kabupaten Pekalongan turun 8 kilometer (8 persen), Kabupaten Tegal turun 3 kilometer (9 persen), dan Kabupaten Batang turun 4 kilometer (6 persen).
Adapun Kota Tegal dan Kota Pekalongan tidak dilalui oleh ruas jalan provinsi, sehingga fokus perbaikan tertuju pada wilayah kabupaten sekitarnya.
Menanggapi temuan tersebut, Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran spesifik untuk pemeliharaan rutin, peningkatan, serta rehabilitasi jalan di daerah-daerah terdampak.
Kabupaten Brebes menjadi penerima alokasi terbesar, yakni Rp9,345 miliar untuk pemeliharaan rutin sepanjang 143 kilometer. Selain itu, tersedia dana Rp14,23 miliar untuk peningkatan jalan di ruas Bumiayu-Salem dan Sirampog-Bumiayu sepanjang 1,8 kilometer. Anggaran rehabilitasi sebesar Rp9,39 miliar juga digelontorkan untuk menangani ruas Kersana-Bandungsari, Bandungsari-Pananggapan, dan Bandungsari-Salem.
Wilayah lain juga mendapat perhatian serius. Kabupaten Pemalang memperoleh Rp6,1 miliar untuk pemeliharaan rutin. Kabupaten Pekalongan mendapat Rp5,67 miliar untuk pemeliharaan rutin dan Rp5,27 miliar untuk peningkatan jalan di ruas Wiradesa-Kajen. Sementara itu, Kabupaten Batang mendapatkan alokasi Rp5,06 miliar untuk penanganan jalan sepanjang hampir 77 kilometer.
Dampak Ekonomi dan Transparansi
Luthfi menjelaskan bahwa kondisi jalan yang mantap bukan sekadar soal kenyamanan berkendara, melainkan faktor kunci dalam mendongkrak efisiensi distribusi barang dan jasa. Hal ini terutama krusial mengingat Jawa Tengah merupakan jalur utama lintasan pemudik dan koridor logistik nasional.
“Infrastruktur yang baik akan memperlancar pergerakan orang dan barang. Aktivitas ekonomi masyarakat akan semakin berkembang jika hambatan fisik diminimalisir,” jelasnya.
Untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran, Luthfi memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, agar menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Masyarakat harus dapat mengakses data terkait lokasi pekerjaan, proses lelang, hingga progres penyelesaian proyek.
“Secara keseluruhan, alokasi untuk seluruh ruas jalan sudah kita plotting. Informasi ini harus terbuka agar masyarakat bisa memantau,” kata Henggar menimpali.
Dengan transparansi tersebut, Pemprov Jateng berharap partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan infrastruktur dapat meningkat, sekaligus menjamin bahwa target kemantapan jalan 100 persen pada 2026 dapat tercapai demi kesejahteraan warga Jawa Tengah.( Joko Longkeyang)
