SEMARANG, EMSATUNEWS.CO.ID – Gelombang kekecewaan mendalam mengalir dari kalangan jurnalis di Jawa Tengah menyusul pernyataan kontroversial Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan istilah “Londo Ireng” untuk merujuk pada sebagian kalangan wartawan dan lembaga pers. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Jawa Tengah, Teguh, menegaskan bahwa ungkapan tersebut bukan sekadar kata-kata biasa, melainkan serangan langsung terhadap martabat profesi yang telah berjuang menjaga prinsip jurnalistik jujur, berimbang, dan bertanggung jawab. Dalam pernyataan persnya pada Senin (27/7/2026), Teguh menyatakan bahwa istilah itu sangat menyakitkan hati dan terasa merendahkan kedudukan pers sebagai pilar keempat demokrasi yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya.
Teguh menekankan bahwa fungsi utama pers adalah menjadi jembatan aspirasi rakyat, bukan alat propaganda penguasa atau musuh politik. Setiap karya jurnalistik dihasilkan agar suara masyarakat, harapan, kritik konstruktif, serta fakta lapangan dapat tersampaikan secara lugas dan adil kepada publik.
“Melalui jurnalistik, kebenaran dapat terungkap dan suara rakyat bisa didengar oleh siapa saja, termasuk oleh pemimpin negara. Kami bekerja bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan demi menjaga keseimbangan demokrasi dan transparansi penyelenggaraan negara,” tegasnya.
Stigma negatif seperti “Londo Ireng” dianggap kontraproduktif karena berpotensi menciptakan dikotomi berbahaya antara pemerintah dan media, padahal keduanya memiliki tujuan akhir yang sama: kesejahteraan bangsa.
Lebih jauh, Teguh berharap pernyataan tersebut bukanlah sikap resmi negara terhadap dunia pers, melainkan hanya keliru dalam pemilihan diksi. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menjaga kehormatan antarprofesi, sebab pers yang independen, kritis, dan berani mengoreksi kekuasaan justru menjadi indikator bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan sehat.
Hingga berita ini dirilis, DPW IWOI Jawa Tengah menunggu klarifikasi atau sikap korektif dari pihak terkait yang lebih menghargai peran strategis pers. Insan pers akan terus bekerja menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, membuktikan bahwa kritik adalah bentuk cinta tanah air, bukan pengkhianatan. Mari jaga ruang publik agar tetap terbuka bagi kebenaran, karena tanpa pers yang bebas, demokrasi hanyalah fatamorgana. ( Joko Longkeyang).
