Scroll ke Atas
Berita Utama

Kepada Plt Bupati Pemalang, Kasek SMPN 4 Bodeh Sampaikan Uneg-Uneg dari Guru Tidak Tetap

114
×

Kepada Plt Bupati Pemalang, Kasek SMPN 4 Bodeh Sampaikan Uneg-Uneg dari Guru Tidak Tetap

Sebarkan artikel ini

EMSATUNEWS.CO.ID, PEMALANG – Kepala SMPN 4 Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jamal Abdul Azis, S.Pd menyampaikan uneg-uneg dari para Guru Tidak Tetap (GTT) kepada Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat saat sesi dialog pada acara pengukuhan pengurus MKKS dan Konsultan MGMP/MGBK SMP Kabupaten dan Sub Pemalang masa bakti 2023 – 2025 di salah satu rumah makan di Pemalang, Rabu (15 Februari 2023).

Uneg-uneg dari Guru Tidak Tetap yang disampaikan Jamal yaitu soal masih banyaknya guru tidak tetap yang belum mendapatkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang.

Padahal sebelum beredar Surat Edaran (SE) Bupati Pemalang tertanggal 6 Januari 2023, untuk guru GTT yang sudah mengabdi selama 2 tahun akan diberikan SK oleh Kepala Dindikbud.

“Nah menjelang SE keluar ternyata masih banyak guru yang sudah (mengabdi) dua tahun pun belum mendapatkan SK. Sehingga guru tersebut akhirnya juga tidak bisa masuk di Dapodik,” ujar Jamal.

Karena belum masuk di Dapodik, ujar dia, maka guru GTT yang sudah mengabdi 2 tahun ini terkendala persyaratan untuk bisa mengikuti seleksi PPPK atau CPNS.

“Dan ini yang menjadi kegamangan guru-guru kami, terutama yang belum mendapatkan SK dari Kepala Dindikbud, seperti bekerja ngabdi tapi nasibnya tidak jelas,” terang Jamal.

Menanggapi hal itu, Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat menjelaskan bahwa saat ini dari Kemenpan RB sudah membatasi untuk tidak mengangkat lagi pegawai non golongan.

Diakui banyak program-program dari pusat yang tujuannya untuk meningkatkan mutu dari guru atau tenaga pendidiknya. Tapi sebenarnya masih banyak problem yang terjadi di lapangan.

Banyak sekolah-sekolah di Kabupaten Pemalang yang kekurangan guru. Sehingga untuk memenuhi kekosongan itu, sekarang diisi oleh tenaga guru honorer. Para tenaga honorer ini menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten dalam segi pembiayaan untuk kesejahteraan hidup mereka.

“Padahal janji awal pembiayaan (guru honorer) dari pusat. Tapi ternyata berjalannya waktu tidak seperti itu. Sehingga dibeberapa waktu memang ini menjadi kendala di Kabupaten Pemalang, salah satunya,” akunya.

Kendati demikian, lanjut dia, Pemkab Pemalang berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Meskipun dari segi anggaran untuk pembiayaan para tenaga guru honorer melalui APBD ini cukup berat.

“Kita menyadari guru sangat penting. Dan itu yang perlu, bagaimana kita kedepan harus kita pikirkan, bagaimana harus dicukupkan guru di Kabupaten Pemalang ini,” pungkasnya. *

Penulis : Yanto

Baca Juga :  Kakek Wa’ari, Meski Sudah Renta Tetap Semangat Bekerja