Scroll ke Atas
banner 970x250 banner 970x250
Berita Utama

Pedas! Aktivis Hukum Feri Amsari: KPK Tamat Semenjak Firli Bahuri Menjadi Ketua KPK!

×

Pedas! Aktivis Hukum Feri Amsari: KPK Tamat Semenjak Firli Bahuri Menjadi Ketua KPK!

Sebarkan artikel ini

Advertisement
banner 970x250
Scroll Untuk Baca

EMSATUNEWS.CO.ID, JAKARTA – Diskusi publik dengan tema “Eksaminasi Hukum Kasus Formula E, Ikhtiar Mencari Keadilan dan Kebenaran” yang diadakan oleh Universitas Al Azhar Indonesia pada 12 April 2023, menghasilkan kritik pedas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para narasumber dalam diskusi tersebut mengkritik kepemimpinan Ketua KPK, Firli Bahuri, dan kinerja lembaga tersebut dalam menangani kasus Formula E yang menimbulkan keraguan publik.

Salah satu narasumber, Feri Amsari dari Universitas Andalas Padang, mengatakan bahwa KPK sudah tamat semenjak Firli Bahuri menjadi Ketua KPK. Ia menegaskan bahwa Firli Bahuri tidak lagi memenuhi syarat menjadi pimpinan KPK karena pernah diberikan sanksi etik ketika menjabat sebagai direktur deputi penindakan di lembaga tersebut. Menurut undang-undang KPK, syarat menjadi pimpinan KPK adalah memiliki integritas yang baik, dan Firli Bahuri cacat integritas.

Baca Juga :  Pererat Tali Silaturahmi, Danramil 1710-02/Timika Komsos Dengan Tokoh Agama

“KPK itu tamat semenjak Pak Firli Bahuri menjadi Ketua KPK, dengan berbagai alasan. Kenapa? Pak Firli secara figur tidak lagi memenuhi syarat menjadi pimpinan KPK. Sebab, ketika dia menjadi direktur deputi penindakan, beliau pernah diberikan sanksi etik. Padahal menurut undang-undang KPK syarat menjadi pimpinan KPK adalah memiliki integritas. Padahal Pak Firli cacat integritas,” ujar Feri Amsari narasumber dari Universitas Andalas Padang.

Kritik terhadap KPK harus menjadi perhatian serius bagi lembaga tersebut karena lembaga ini dibentuk untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK harus dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus korupsi untuk memperbaiki kinerjanya dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.(Guntur Sutrino)**