Scroll ke Atas
Berita Utama

Bakamla RI Adakan Rapat Perumusan Strategi Penanggulangan Narkotika Melalui Laut

95
×

Bakamla RI Adakan Rapat Perumusan Strategi Penanggulangan Narkotika Melalui Laut

Sebarkan artikel ini

 

EMSATUNEWS.CO.ID, JAKARTA – Bakamla RI adakan Rapat Kerja Teknis Perumusan Strategi Penanggulangan Narkotika Melalui Laut bersama dengan Instansi terkait. Rapat dipimpin oleh Direktur Strategi Bakamla RI Laksma Bakamla Prio Budie Laksono, di Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat pada, Rabu (5/7/2023).

Dalam paparan Direktur Strategi Bakamla RI, terdapat 4 strategi yang dapat dilakukan guna menanggulangi penyelundupan narkotika melalui jalur laut, yang pertama yaitu Meningkatkan kemampuan intelijen dalam pendeteksian penanggulangan peredaran narkotika melalui laut. Selanjutnya, meningkatkan kehadiran unsur patroli aparat penegak hukum di wilayah laut yang rawan terhadap peredaran narkotika. Kemudian, meningkatkan pertukaran informasi terkait peredaran narkotika melalui laut. Terakhir, menguatkan kerja sama dalam penanggulangan peredaran narkotika melalui laut.

Baca Juga :  Bangunan Tua Milik Warga di Dukuh Kalibodas Bumiayu Roboh

Rapat tersebut menghadirkan 3 narasumber, yaitu Kombes Pol Sucipta. selaku narasumber dari Polri, Letkol Laut (T) Darwin Simbolon, selaku narasumber dari TNI AL, dan AKBP Eko Hardiyanto, selaku narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

Ketiga narasumber tersebut memaparkan mengenai gambaran ancaman penyelundupan narkotika melalui laut di Indonesia, mulai dari wilayah sebaran atau rute di laut Indonesia, modus operasi penyelundupan, upaya pencegahan yang sudah dilakukan masing-masing instansi, serta tantangan yang dihadapi.

Baca Juga :  TNI dan Militer Korsel Sepakat Tingkatkan Kemampuan Prajurit Dalam Menjaga Perdamaian Dunia

Tamu undangan yang hadir terdiri dari beberapa instansi, mulai dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pemelihara Keamanan Polri (Baharkam), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan. (*I)