EMSATUNEWS.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier perjuangkan kredit tanpa agunan bagi pelaku UMKM, petani dan nelayan di Bank Himbara (Himpunan Bank Negara), yaitu BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan BSI.
Hal itu disampaikan RB, sapaan Rizal Bawazier dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Bank Himbara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Rapat yang membahas evaluasi kinerja korporasi triwulan III tahun 2024 dan penyampaian rencana kerja dan peta jalan korporasi tahun 2025 itu dihadiri Dirut BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI.
Politisi PKS dapil Jateng X itu mengungkapkan permasalahan yang ada di wilayahnya terkait pengajuan kredit pelaku UMKM ke Bank Himbara, karena masalah agunan.
”Terus terang, di daerah saya itu, itu memang pihak UMKM malas kalau mau mengajukan kredit ke bank Himbara karena masalah agunan. Rata-rata mereka miskin, tidak mampu, tapi bukan pengemis. Nah ini yang sering di anggap oleh pimpinan-pimpinan Bank Himbara ini mereka pengemis,” ungkap Rizal Bawazier dalam RDP bersama lima Dirut Bank Himbara, dikutip dari tayangan ProTV Erapos Online.
”Jadi tidak dianggap, bank Himbara itu lebih suka dengan korporasi, akhirnya mereka mengambilnya dari Fintech (financial technology–red) kecil, lima hari juga habis uangnya. Jadi tidak bisa berputar,” sambungnya.
RB mengakui, Bank Himbara saat ini juga sudah menerapkan kredit scoring di peraturan Bank Indonesia (BI) tahun 2021. Hanya saja berlaku bagi kredit properti dan kendaraan bermotor.
Untuk itu, RB mendorong Bank Himbara juga bisa menerapkan kredit scoring bagi pelaku UMKM, petani dan nelayan. Sebab, menurutnya, sudah ada 140 negara yang sudah memakai model kredit scoring.
”Apa salahnya kita buat kredit scoring untuk UMKM, mohon dibantu itu. Karena kalau tidak, UMKM itu sulit sekali mendapatkan kredit bank Himbara. Padahal di situ (UMKM) potensinya banyak. Kecuali Bank BRI karena beberapa ada yang bisa masuk,” katanya.
”Karena kita punya mimpi dapil kita ini menjadi sentra ekonomi di Jawa Tengah, caranya dengan adanya icon-icon desa. Seperti tadi dari BRI ada BRIlian, tapi BRIlian ini khusus ke BRI nya,” lanjutnya.
RB menegaskan, dalam membangun icon desa diperlukan sinergi antar kementerian dan lembaga, baik kementerian perdagangan, kementerian koperasi, termasuk penyuluh independen serta bank-bank yang terhimpun dalam Himpunan Bank Negara atau Himbara dalam menyalurkan kredit bagi UMKM.
RB memaparkan, teknis penyaluran kredit model scoring bagi pelaku UMKM, menurutnya, penyuluh independen lah yang nantinya menentukan desa mana saja sebagai desa apa.
”Bank-bank itu yang nanti penyuluh yang menentukan desa ini sebagai desa apa. Jaminannya apa? Surat dari Pemda (pemerintah daerah) untuk diberikan ke bank. Ini model baru yang akan kami terapkan tolong nanti dibantu,” paparnya.
Pada kesempatan itu, RB pun menegaskan perekonomian desa akan meningkat jika memang bank Himbara bisa menerapkan kredit scoring bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan.
Bahkan, RB pun secara tegas tak segan-segan merekomendasikan pimpinan-pimpinan Bank Himbara yang ada di dapilnya untuk diganti jika memang tidak kooperatif melayani kredit bagi UMKM. Sebab, pihaknya tidak mau ada preman birokrasi perbankan di daerah kita.
”Itu poinnya pak. Saya tidak butuh orang-orang yang pelit sama UMKM. Kalau minta di scoring, gak apa-apa kita akan siap, nanti Pemda akan bantu jamin. Jamin memang di desa itu khusus untuk ini, tolong diberikan kredit yang baik,” tegasnya.
”Kami akan usahakan desa itu jadi maju, supaya apa? Supaya sentra pemasarannya jalan. Kalau sentra pemasarannya bisa jalan ekonomi jalan itu jadi sentra ekonomi, desa itu jadi bagus,” ujarnya.
”Itu yang penting mohon dibuatlah aturan untuk kredit scoring untuk UMKM tidak harus pakai agunan, sehingga cair kreditnya ke petani ke peternak di desa itu supaya lebih maju,” pungkasnya.***
