Emsatunews.co.id, Pemalang – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Bawazier, kembali mengangkat isu strategis yang menyangkut keselamatan dan kelayakan infrastruktur masyarakat di wilayah pesisir utara Jawa Tengah khususnya dapil X Jawa Tengah ( Kabupaten Pemalang, Kabupaten/Kota Pekalongan, Kabupaten Batang).
Dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian BUMN, Rabu (23/7/2025), Rizal menyuarakan kekhawatiran serius soal ancaman banjir rob serta keterlambatan realisasi pembangunan jalur lingkar luar Pantura di wilayah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, hingga Kabupaten Pemalang.
Rapat tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube TV Parlemen dan menjadi sorotan publik. Rizal Bawazier politikus yang getol sekali membela kepentingan masyarakat menyoroti bahwa proyek pembangunan tanggul rob raksasa di Pekalongan dan Pemalang sudah sangat mendesak karena elevasi tanah yang semakin rendah terhadap permukaan air laut.
“Masalah tanggul ini sudah saya sampaikan berulang kali. Bahayanya nyata, tinggal satu meter saja jaraknya. Kalau tidak segera ditangani, tahun 2026 bisa jadi bencana besar,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa proyek tersebut sebenarnya telah masuk dalam Program PMM, dan anggaran juga sudah tersedia. Sayangnya, menurut Rizal, tidak ada tindak lanjut konkret dari kementerian teknis, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tak hanya soal banjir rob, Rizal juga menyoroti kondisi lalu lintas di pusat kota Pekalongan dan Batang yang masih dilalui kendaraan berat karena tidak adanya jalur lingkar luar Pantura. Ia menyebut bahwa kondisi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan memperburuk kerusakan jalan kota.
“Bayangkan, satu-satunya kawasan pantura yang tidak punya jalur lingkar luar itu cuma Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Truk-truk besar masih lalu lalang di pusat kota. Ini tragis!” kata Rizal Bawazier.
Ia menambahkan, jalur lingkar luar sejauh hampir 38 kilometer itu sudah diusulkan sejak masa kepemimpinan wali kota sebelumnya, namun hingga kini tak kunjung diwujudkan. “Rencana sudah ada, anggaran pun tersedia dari 2025 hingga 2029. Tinggal kemauan dari Kementerian PU untuk mengeksekusi,” ungkapnya.
Dalam pernyataan yang bernada ultimatum, Rizal bahkan menyebut bahwa masyarakat Dapil X akan kehilangan rasa hormat terhadap Menteri PUPR jika proyek-proyek tersebut terus diabaikan.
“Kalau sampai tahun depan belum juga dijalankan, mohon maaf, warga kami tak lagi punya respect kepada Menteri PU. Ini bukan ancaman, tapi jeritan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mendesak Menteri BUMN Erick Thohir, yang dianggap dekat dengan Presiden Prabowo, agar mendorong percepatan realisasi proyek strategis ini. Bahkan, Rizal menyampaikan ketidaksabarannya atas lambannya birokrasi teknis yang dinilai hanya memberikan janji tanpa aksi.
“Kalau memang Menteri PU-nya tidak mau kerja, ya suruh mundur saja. Jangan bikin rakyat menunggu terus,” tukas Rizal dalam penutupan pernyataannya.
Pernyataan tegas Rizal Bawazier ini memperlihatkan kepedulian dan keberpihakannya terhadap kebutuhan dasar infrastruktur masyarakat pesisir utara Jawa Tengah. Kini publik menanti, apakah pemerintah pusat akan segera merespons atau kembali membiarkan proyek krusial tersebut terkatung-katung di atas meja perencanaan.( Joko Longkeyang ).
