“Pemikirannya tentang profesionalisme militer dan supremasi sipil tidak lain untuk tujuan yang dipikirkannya, demokrasi modern di mana masyarakat madani seimbang dalam trias politika, eksekutif, legislatif dan yudikatif,” jelasnya.
Prof. Didik juga menegaskan peran penting Agus Widjojo dalam mengakhiri Dwifungsi ABRI.
“Agus Widjojo adalah salah satu arsitek intelektual yang menutup era Dwifungsi ABRI,” tegasnya.
Pandangan Agus Widjojo tentang relasi militer dan politik dinilai sangat tegas dan konsisten.
“Agus Widjojo berpandangan bahwa militer yang profesional, kuat dan paham peranan sejatinya sebagai benteng tanah air justru lahir dari demokrasi, bukan dari kekuasaan politik pragmatis di lapangan.Keterlibatan militer dalam kehidupan sosial politik praktis justru melemahkan profesionalisme TNI,” ujarnya.
Menurut Prof. Didik, bagi Agus Widjojo, kekuasaan politik harus sepenuhnya berada di tangan sipil yang dipilih secara demokratis, sementara militer tunduk pada konstitusi dan hukum.
“Institusi militer mesti tunduk pada konstitusi dan hukum, bukan ‘penjaga kekuasaan’, melainkan alat negara untuk pertahanan,” imbuhnya.
Prof. Didik menempatkan Agus Widjojo dalam jajaran perwira intelektual Indonesia bersama tokoh-tokoh seperti almarhum Jenderal Sajidiman Suryohadiprodjo, Susilo Bambang Yudhoyono, ZA Maulani, dan Prabowo Subianto.
