Emsatunews.co.id, Pemalang – Bencana banjir yang kembali mengepung Kabupaten Demak memicu respons tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pola penanganan banjir tidak boleh lagi sekadar “pemadam kebakaran” atau bersifat darurat sesaat, melainkan harus menyentuh akar permasalahan dari hulu hingga ke hilir.
Langkah ini diambil setelah jebolnya tanggul Sungai Tuntang di tiga titik krusial, yakni di Desa Trimulyo (Dukuh Solondoko dan Solowire) serta Desa Sidoharjo. Debit air yang meluap dari wilayah hulu mengakibatkan tanggul sepanjang 10 hingga 30 meter hancur tak kuasa menahan arus.
Ribuan Warga Mengungsi, Kecamatan Guntur Terparah
Berdasarkan data terbaru BPBD Demak per Sabtu (4/4/2026), sebanyak 2.839 jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka. Genangan air setinggi 100 hingga 150 sentimeter merendam delapan desa di empat kecamatan, dengan dampak paling signifikan dirasakan di Kecamatan Guntur.
Kepala Pelaksana BPBD Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan, mengungkapkan bahwa meski evakuasi berjalan lancar, ratusan warga memilih bertahan di tenda darurat di atas tanggul demi menjaga hewan ternak mereka.”Logistik dan kebutuhan pengungsi di belasan titik sudah tertangani melalui kolaborasi lintas instansi,” ujar Bergas.
Sinergi Hulu-Hilir Jadi Kunci
Dalam rapat koordinasi terbatas, terungkap bahwa beban Sungai Tuntang sudah sangat berat akibat sedimentasi parah, penyempitan badan sungai oleh pemukiman, hingga persoalan lahan bersertifikat di bantaran.
Sekda Demak, Akhmad Sugiharto, menyoroti peran strategis Bendungan Glapan di Grobogan. Ia menilai fluktuasi debit air yang cepat dari hulu menjadi pemicu utama bencana di wilayah hilir. Hal senada ditegaskan Bupati Demak, Eisti’anah, yang menyebut wilayahnya sering menjadi “penerima tamu tak diundang” berupa kiriman air meski di Demak sendiri tidak turun hujan.
Komitmen Solusi Menyeluruh
Merespons keterbatasan anggaran normalisasi yang baru mencakup 10 kilometer, Gubernur Ahmad Luthfi berkomitmen untuk mendudukkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian terkait.”Kita tidak bisa terus-menerus bekerja secara parsial. Masalah ini kompleks, mulai dari sedimentasi hingga regulasi lahan. Semua harus duduk bersama untuk merumuskan solusi permanen agar banjir tidak menjadi agenda rutin tahunan bagi warga Demak,” tegas Ahmad Luthfi.**( Joko Longkeyang)?
