Emsatunews.co.id, Pemalang – Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani persoalan lingkungan dari lini terkecil mendapat apresiasi di tingkat pusat. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, resmi menerima penghargaan dalam ajang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026, Selasa (21/4/2026).
Penghargaan bergengsi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) tersebut diberikan atas keberhasilan Jawa Tengah dalam menginisiasi program pengelolaan sampah berbasis desa yang berkelanjutan.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan pemantik semangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah sampah langsung dari sumbernya. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat bergantung pada efektivitas penanganan di tingkat paling bawah.”Penghargaan di bidang lingkungan hidup ini, khususnya mengenai pengelolaan sampah, menjadi motivasi kami. Kita harus memperkuat sistem pengelolaan dari tingkat desa,” ujar Luthfi usai menerima penghargaan di Kantor Kemendes PDT, Jakarta.
Fokus pada Hulu: Target 88 Desa Mandiri
Saat ini, Jawa Tengah telah mengembangkan 88 Desa Mandiri Sampah yang menjadi proyek percontohan. Skema ini dirancang agar setiap desa mampu menyelesaikan urusan sampahnya secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Luthfi menjelaskan, pola pendekatan dari hulu—mulai dari pemilahan di rumah tangga hingga tingkat RT/RW—adalah solusi paling konkret. “Kita targetkan jumlah desa mandiri ini terus bertambah. Jika selesai di desa, beban di hilir akan jauh berkurang,” tambahnya.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jateng, total timbulan sampah di wilayah ini menyentuh angka 6,3 juta ton per tahun. Dengan tren kenaikan volume mencapai 8 hingga 11 persen per tahun, transformasi pengelolaan menjadi hal yang mendesak.
Inovasi Teknologi dan Kolaborasi Sektoral
Selain penguatan di desa, Pemprov Jateng juga menggeber inovasi teknologi. Sebanyak 18 daerah di Jawa Tengah kini telah menerapkan pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse Derived Fuel (RDF) yang diserap oleh industri semen.
Tak hanya itu, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) juga tengah dipersiapkan pada tiga wilayah aglomerasi utama, yakni Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya.”Pemetaan ini sejalan dengan kebijakan Presiden menuju zero waste. Saat ini, hampir 30 persen pengelolaan sampah di Jateng sudah tertangani dengan baik,” jelas Luthfi.
Regulasi di Tingkat Lokal
Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas LHK Jateng, Widi Hartanto, mengungkapkan bahwa Gubernur telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat penanganan sampah melalui regulasi lokal. Dukungan dari BUMDes dan pembentukan Satgas Desa dianggap krusial dalam menjaga keberlangsungan program ini.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Desa dan PDT, Yandi Susianto, menekankan pentingnya sinergi dunia usaha melalui CSR yang berdampak nyata. Ia berharap perusahaan tidak hanya menjalankan formalitas, tetapi benar-benar berkontribusi membangun desa secara berkelanjutan.
Apresiasi juga datang dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Faisal Malik, yang memuji transisi sejumlah TPA di Jawa Tengah yang mulai meninggalkan sistem open dumping menuju tata kelola yang lebih modern.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Jawa Tengah memposisikan diri sebagai salah satu provinsi terdepan dalam mendukung target nasional pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan terintegrasi.**( Joko Longkeyang ).
