Emsatunews.co.id, Pemalang – Suasana haru dan raut kekecewaan mewarnai acara penyerahan Surat Keputusan (SK) penugasan ratusan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Agenda yang digelar di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Comal pada Minggu (24/05/2026) ini menyisakan polemik terkait jarak tempuh lokasi tugas baru.
Meskipun seremoni yang dihadiri oleh Ketua DPRD Pemalang, Martono, dan jajaran OPD tersebut berjalan lancar, sejumlah Kepala Sekolah Dasar (SD) justru tampak terpukul. Banyak di antara mereka yang mendapati lokasi penempatan baru sangat jauh dari kediaman pribadi.
Jarak Menjadi Beban Berat bagi Kepala Sekolah Senior
Beberapa Kepala Sekolah senior terlihat menahan tangis setelah melihat rincian SK mereka. Keluhan utama tertuju pada biaya operasional, tenaga, dan waktu yang dipastikan membengkak akibat jarak domisili yang tidak ideal dengan lokasi sekolah.”Saya sudah memasuki usia senja. Domisili saya di Beluk, tapi sekarang justru harus bertugas di Gombong,” ungkap salah satu Kepala Sekolah dengan nada kecewa.
Keresahan serupa dirasakan oleh mereka yang tinggal di Watukumpul namun ditempatkan di wilayah Bongas, serta warga Desa Majalangu yang kini harus menempuh perjalanan jauh menuju Desa Medayu. Bagi para pendidik yang sudah tidak muda lagi, perjalanan lintas desa dengan medan yang beragam menjadi tantangan fisik yang berat setiap harinya.
Respons BKPSDM: “Jalani Saja Dulu”
Menanggapi gelombang kekecewaan dari para tenaga pendidik ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang, Khaeron, S.H., M.M., memberikan komentar singkat saat dikonfirmasi oleh awak media.
Ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai parameter teknis yang digunakan dalam penentuan lokasi tugas yang dinilai kurang mempertimbangkan aspek domisili tersebut.”Jalani saja dulu,” ujar Khaeron singkat sebelum meninggalkan lokasi acara.
Harapan Adanya Evaluasi Kebijakan
Para guru dan kepala sekolah berharap Bupati Pemalang beserta BKPSDM dapat melakukan tinjauan atau evaluasi kembali terhadap kebijakan mutasi tahun ini. Mereka menginginkan adanya keseimbangan antara penyegaran organisasi dengan kesejahteraan psikologis serta fisik para ASN, terutama bagi mereka yang masa baktinya sudah hampir usai.
Hingga berita ini diturunkan, kebijakan penempatan tersebut terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pendidik di Kabupaten Pemalang, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan pada efektivitas kinerja di sekolah masing-masing.( Joko Longkeyang).
