JAKARTA, Emsatunews.co.id — Langkah taktis demi menyelamatkan dan mendongkrak ekonomi di tingkat akar rumput terus diperjuangkan di parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Bawazier, menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat kebijakan ekonomi kerakyatan agar masuk dalam skala prioritas dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
Legislator yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Tengah—meliputi wilayah Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Kota Pekalongan—ini menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam memperkuat sendi ekonomi pedesaan. Salah satu program strategis yang menjadi perhatian seriusnya adalah optimalisasi pengoperasian Koperasi Merah Putih.
Saat ditemui di sela-sela kegiatannya, pria yang akrab disapa RB ini memaparkan bahwa alokasi kebijakan fiskal masa depan harus berpihak pada pemerataan yang berkeadilan. Koperasi, menurutnya, tidak boleh sekadar menjadi papan nama, melainkan wajib bertransformasi menjadi pilar utama penopang daya beli masyarakat desa.
”Dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, kami dari Fraksi PKS memprioritaskan agar Koperasi Merah Putih ini dikembangkan secara masif dan terstruktur. Tujuannya jelas, memberikan asas manfaat yang adil bagi masyarakat di pelosok desa serta memperkuat fondasi ekonomi rakyat kita,” ujar Rizal Bawazier, Jumat (10/7/2026).
Dorong Restrukturisasi BUMN yang Pro-Rakyat
Sebagai anggota komisi yang membidangi sektor perdagangan, kawasan industri, investasi, koperasi, UKM, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rizal juga memberikan catatan kritis terhadap kinerja perusahaan pelat merah. Ia mendesak agar skema restrukturisasi BUMN ke depan tidak hanya fokus pada penyelamatan keuangan korporasi, tetapi harus berorientasi pada kemaslahatan publik secara luas.
Sektor ekspor nasional dan pembaruan regulasi persaingan usaha juga tidak luput dari perhatiannya. Rizal menilai, iklim usaha yang sehat hanya bisa tercipta jika regulasi mampu memangkas praktik monopoli dan memberikan ruang tumbuh yang setara bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
”Restrukturisasi BUMN harus berada di jalur yang benar, yaitu berpihak pada kepentingan publik. Selain itu, kinerja ekspor nasional perlu ditingkatkan bersamaan dengan perbaikan regulasi persaingan usaha agar pasar domestik maupun internasional tetap kompetitif,” tambahnya.
Melalui intervensi kebijakan di Komisi VI DPR RI, legislator asal Dapil X Jateng ini berharap arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih inklusif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti tanpa adanya pemerataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.( Joko Longkeyang).
